Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
...5 RUU dilakukan secara terbatas dan terfokus pada substansi yang telah disepakati bersama pemerintah. Ia menyebut proses penyusunan juga melalui tahapan partisipasi publik bermakna dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan akadem...
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...
Sidang MK terkait perselisihan hasil pemilu DPRD Deyai mendengar jawaban KPU dan keterangan Bawaslu tentang dugaan manipulasi suara.
Krisis harmonisasi regulasi desa membebani pemerintah desa, terutama setelah perubahan PP 16/2026 dan Permendesa 13/2025.
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan kesadaran akan dampak yang makin besar dari aktivitas manusia terhadap ala...
...li perkara/sengketa untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membela kepentingannya masing-masing. Mengenai format jawaban itu sendiri tidak diatur secara rinci dan tegas dalam hukum positif maupun peraturan perundang-u...
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
...u usaha melalui OSS dan Amdalnet: dasar hukum, penapisan, pemeriksaan, hingga persetujuan lingkungan.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 33 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAН
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Benturan kepentingan Istilah hukum bisnis, perseroan, pembiayaan, atau pasar modal yang berkaitan dengan benturan kepentingan. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Benturan kepentingan: Istilah ini dipakai untuk menilai struktur organ...
Kepatuhan benturan kepentingan Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait benturan kepentingan. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan benturan kepentingan: Kepatuhan memb...
Kebijakan ini menjelaskan bagaimana __APP_NAME__ mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi Anda. Kami menghormati privasi Anda. Kami hanya mengumpulkan data yang relevan untuk menyediakan layanan (mis. akun, publikas...
