PHPU Tahun 2010 • 19 Agt 2010 • 09:00:00 WIB

121/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2010

Unduh PDF Halaman resmi

Pemohon

Pemohon : Soleman Mantayborbir dan Ananias Djonler Kuasa Pemohon : Made Rahman Marasabessy, S.H., dkk Termohon : KPU Kab. Kepulauan Aru

Jenis Amar Putusan

—

Pokok Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2010

Kata Kunci

Kepulauan Aru;Made Rahman Marasabessy;Anthoni Hatane;Umar Djabumona;350/PAN.MK/2010;Thedy Tengko;Desa Murai

Amar Putusan

Ditolak Seluruhnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2010

Kepulauan Aru;Made Rahman Marasabessy;Anthoni Hatane;Umar Djabumona;350/PAN.MK/2010;Thedy Tengko;Desa Murai

Nomor perkara

121/PHPU.D-VIII/2010

Tanggal putusan

19 Agt 2010

Diunduh

231,083

Metadata

Nomor Perkara	121/PHPU.D-VIII/2010
Jenis	PHPU
Nomor	121
Tahun	2010
Tanggal	19 Agt 2010
Waktu	09:00:00 WIB
Diunduh	231,083
Tanggal Str	19 Agustus 2010
Waktu Str	09:00 WIB
No Perkara	121/PHPU.D-VIII/2010
Pokok Perkara	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2010
Pemohon	Pemohon : Soleman Mantayborbir dan Ananias Djonler Kuasa Pemohon : Made Rahman Marasabessy, S.H., dkk Termohon : KPU Kab. Kepulauan Aru
Amar Putusan	Ditolak Seluruhnya
Jenis Amar Putusan	-
Kata Kunci	Kepulauan Aru;Made Rahman Marasabessy;Anthoni Hatane;Umar Djabumona;350/PAN.MK/2010;Thedy Tengko;Desa Murai
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Hub riset hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.