Opini • 21 Apr 2026

Kartini dan Hukum yang Belum Selesai

literasihukum.com/en/kartini-and-the-unfinished-law

…n simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2024, UU Perkawinan, hingga representasi di institusi hukum.

Opini • 14 Dec 2024

Menilik Realita Kekerasan Gender: Tantangan dan Harapan dalam Mengatasi Diskriminasi terhadap Perempuan dan Laki-laki

literasihukum.com/en/examining-the-reality-of-gender-based-violence-challenges-and-hopes-in-overcoming-discrimination-against-women-and-men

…rtikel ini mengupas realita kekerasan berbasis gender yang mencakup diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki.

Kamus Hukum

Hak Atas Perlindungan Perempuan

literasihukum.com/kamus-hukum/1468/hak-atas-perlindungan-perempuan

Hak Atas Perlindungan Perempuan Hak Atas Perlindungan Perempuan adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas perlindungan perempuan. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas perlindungan perempuan dapat menuntut perlindungan…

Opini • 22 Apr 2026

Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri

literasihukum.com/en/articles-403-and-404-of-the-criminal-code-protecting-women-from-secret-polygamy-and-unregistered-marriages

…3 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.

Opini • 01 Feb 2024

Awas! Catcalling: Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal, Begini Cara Pembuktianya

literasihukum.com/en/beware-catcalling-a-criminal-act-of-verbal-sexual-violence-heres-how-to-prove-it

…ah satu tindak pidana kekerasan seksual verbal. Catcalling adalah kasus yang menimpa kaum perempuan yang kerap dianggap hal biasa dan wajar.

Opini • 23 Apr 2025

Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak

literasihukum.com/en/progressive-law-and-the-fulfillment-of-the-rights-of-working-womens-empowerment-the-urgency-of-reforming-paternity-leave-from-the-perspective-of-maternal-and-child-welfare

Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/17822/perubahan-ketiga-atas-peraturan-menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-nomor-3-tahun-2020-tentang-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementeria…

Opini • 04 Sep 2024

Nikah Siri : Bentuk Perlindungan atau Penghancuran Terhadap Perempuan?

literasihukum.com/en/unregistered-marriage-a-form-of-protection-or-destruction-for-women

Apakah nikah siri adalah sebagai solusi atau justru pintu masuk menuju masalah baru?

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 7 · Tahun 2023 • 22 Nov 2023

Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/17819/sistem-kerja-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 2 · Tahun 2025 • 23 Apr 2025

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/14602/petunjuk-teknis-penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-dana-pelayanan-perlindungan-perempuan-dan-anak-tahun-anggaran-2025

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025