Search Results: hak adat Papua

Materi Hukum • 22 Jun 2024

Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah

literasihukum.com/en/recognition-and-protection-of-indigenous-peoples-through-a-regional-head-decree

Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.

Berita • 17 Feb 2023

Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?

news.literasihukum.com/en/deforestation-in-papua-results-in-the-threat-to-indigenous-peoples-rights-what-are-the-legal-steps

Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...

Opini • 14 Feb 2026

Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?

literasihukum.com/en/prabowos-papuan-sawitisation-conflict-of-customary-rights-and-green-constitution

Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.

Opini • 27 May 2024

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

literasihukum.com/en/the-noken-system-in-papua-harmony-of-tradition-and-modern-democratic-principles

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 05 Jun 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat

literasihukum.com/peraturan/11474/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-katingan-nomor-11-tahun-2021-tentang-pedoman-pemberian-bantuan-penghasilan-tetap-bagi-damang-kepala-adat-sekretaris-damang-mantir-adat-kecamatan-mantir-adat-kelurahan-dan-dana-operasional-damang-kepala-adat

…omor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat

Materi Hukum • 15 Apr 2024

Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo

literasihukum.com/en/the-position-of-adopted-children-in-batak-karo-customary-inheritance-law

Artikel ini membahas tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo.

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 5 · Tahun 2023 • 06 Apr 2023

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

literasihukum.com/peraturan/18628/penjaringan-aspirasi-masyarakat-pada-masa-reses-oleh-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-papua-dan-dewan-perwakilan-rakyat-papua-barat-sisa-masa-jabatan-2019-2024-pasca-pemekaran-wilayah-di-provinsi-papua-dan-provinsi-papua-barat

…tang Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 11 · Tahun 2024 • 29 Jul 2026

Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya

literasihukum.com/peraturan/15201/tata-cara-pembinaan-pengawasan-dan-evaluasi-terhadap-daerah-provinsi-hasil-pemekaran-daerah-provinsi-induk-dan-daerah-kabupatenkota-dalam-cakupan-wilayah-provinsi-papua-selatan-provinsi-papua-tengah-provinsi-papua-pegunungan-dan-provinsi-papua-barat-daya

…Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 5 · Tahun 2023

Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

literasihukum.com/peraturan/18443/penataan-aparatur-sipil-negara-pada-pemerintah-provinsi-papua-selatan-papua-tengah-papua-pegunungan-dan-papua-barat-daya

…okrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

Opini • 24 Mar 2023

Menakar ‘Drama’ Kebijakan Food Estate: Sebuah Serangan Neo-Kolonialisme Agraria Terhadap Masyarakat Adat dengan Kemasan Baru

literasihukum.com/en/assessing-the-drama-of-the-food-estate-policy-a-neo-colonialist-agrarian-assault-against-indigenous-peoples-in-new-packaging

Literasi Hukum - Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan menyediakan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan atau Food Estate. Namun, kebijakan i...