Opini • 06 Apr 2024

White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun

literasihukum.com/en/white-collar-crime-corruption-and-money-laundering-in-firm-and-just-law-enforcement-of-the-271-trillion-tin-mining-corruption-case

Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 69 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16808/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-tambang-timah-di-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 53 · Tahun 1958 • 21 Jun 2026

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

literasihukum.com/peraturan/16541/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-negara-tambang-timah-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-dinas-1955

…g-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 62 · Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

literasihukum.com/peraturan/15942/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-tambang-timah-di-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-tahun-dinas-1954

Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Opini • 09 Jan 2026

Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?

literasihukum.com/en/mining-production-cuts-efforts-to-maintain-prices-or-new-risks

Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.

Kamus Hukum

Pengawasan tambang

literasihukum.com/kamus-hukum/2220/pengawasan-tambang

Pengawasan tambang Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan tambang. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan tambang: Pengawasan dilakukan untuk memastikan tindakan pemerintah tetap sah,…

Berita • 15 Nov 2025

Sejarah Bangka Belitung: Budaya Dan Tradisi di Kepulauan Timur Sumatra

news.literasihukum.com/en/the-history-of-bangka-belitung-culture-and-traditions-in-the-eastern-sumatra-islands

Literasi Hukum - Ada sesuatu yang membuat Bangka Belitung selalu terasa berbeda ketika saya berkunjung ke sana. Mungkin karena perpaduan pantai-pantai biru yang tenang, kampung-kampung nelayan yang ra...

Opini • 06 Jun 2025

Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam

literasihukum.com/en/raja-ampat-nickel-mining-and-the-environmental-ethics-crisis-when-the-state-fails-to-be-the-guardian-of-nature

Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 66 · Tahun 2024 • 19 Sep 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea dan Taiwan

literasihukum.com/peraturan/15147/pengenaan-bea-masuk-antidumping-terhadap-impor-produk-canai-lantaian-dari-besi-atau-baja-bukan-paduan-yang-disepuh-atau-dilapisi-dengan-timah-dari-republik-rakyat-tiongkok-republik-korea-dan-taiwan

…Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea dan Taiwan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953

literasihukum.com/peraturan/16779/pengesahan-pernyataan-pemerintah-republik-indonesia-pada-persetujuan-timah-internasional-1953

…5 Tahun 1956 tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953