Opini • 06 Apr 2026

Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan

literasihukum.com/en/legalizing-mining-cruelty-in-kalimantan-when-the-law-protects-environmental-destruction

Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah pengingat keras bahwa tanpa pembatasan hukum yang tegas, kekayaan alam berubah menjadi kutukan.

Opini • 09 Jan 2026

Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?

literasihukum.com/en/mining-production-cuts-efforts-to-maintain-prices-or-new-risks

Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.

Opini • 06 Apr 2024

White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun

literasihukum.com/en/white-collar-crime-corruption-and-money-laundering-in-firm-and-just-law-enforcement-of-the-271-trillion-tin-mining-corruption-case

Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi

Kamus Hukum

Pengawasan tambang

literasihukum.com/kamus-hukum/2220/pengawasan-tambang

Pengawasan tambang Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan tambang. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan tambang: Pengawasan dilakukan untuk memastikan tindakan pemerintah tetap sah,…

Opini • 06 Jun 2025

Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam

literasihukum.com/en/raja-ampat-nickel-mining-and-the-environmental-ethics-crisis-when-the-state-fails-to-be-the-guardian-of-nature

Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap

Opini • 12 Jan 2026

Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan

literasihukum.com/en/mines-taxes-and-a-nation-wounded-by-embezzlement

Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 69 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16808/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-tambang-timah-di-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 52 · Tahun 2024 • 17 Apr 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

literasihukum.com/peraturan/16509/tunjangan-jabatan-fungsional-inspektur-tambang

…ran Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 32 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang

literasihukum.com/peraturan/8395/perubahan-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-20-tahun-2025-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-impor-bahan-kimia-bahan-berbahaya-dan-bahan-tambang

…Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 53 · Tahun 1958 • 21 Jun 2026

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

literasihukum.com/peraturan/16541/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-negara-tambang-timah-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-dinas-1955

…g-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955