Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 1 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

literasihukum.com/peraturan/14662/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-komunikasi-dan-digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/en/digital-rupiah-vs-cryptocurrency-the-direction-of-digital-currency-in-indonesia

…embahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Kamus Hukum

Hak Atas Kebebasan Beragama

literasihukum.com/kamus-hukum/1446/hak-atas-kebebasan-beragama

Hak Atas Kebebasan Beragama Hak Atas Kebebasan Beragama adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas kebebasan beragama. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas kebebasan beragama dapat menuntut perlindungan hukum atas hakn…

Kamus Hukum

Hak Atas Kebebasan Bergerak

literasihukum.com/kamus-hukum/1447/hak-atas-kebebasan-bergerak

Hak Atas Kebebasan Bergerak Hak Atas Kebebasan Bergerak adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas kebebasan bergerak. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas kebebasan bergerak dapat menuntut perlindungan hukum atas hakn…

Materi Hukum • 17 Apr 2024

Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS

literasihukum.com/en/digital-banks-responsibility-to-customers-regarding-deposit-interest-rates-exceeding-lps-provisions

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.

Opini • 19 Jan 2025

Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi

literasihukum.com/en/strengthening-constitutionalism-in-the-era-of-digital-authoritarianism-challenges-and-solutions

Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi alat inovasi, tetapi juga instrumen kontrol oleh rezim otoriter. Artikel ini membahas bagaimana konstitusi dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak digi...

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/en/safe-scrolling-free-speech-social-media-day-2025-and-the-demand-for-wise-regulation

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 18 Feb 2024

Upaya Hukum Nasabah Bank Digital

literasihukum.com/en/legal-remedies-for-digital-bank-customers

Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terhadap perlindungan hukum.

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 7 · Tahun 2025 • 10 Apr 2025

Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi

literasihukum.com/peraturan/14628/pemanfaatan-teknologi-modul-identitas-pelanggan-melekat-embedded-subscriber-identity-module-dalam-penyelenggaraan-telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 8 · Tahun 2025

Layanan Pos Komersial

literasihukum.com/peraturan/14570/layanan-pos-komersial

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial