Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 1 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

literasihukum.com/peraturan/14662/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-komunikasi-dan-digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/en/digital-rupiah-vs-cryptocurrency-the-direction-of-digital-currency-in-indonesia

…embahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 82 · Tahun 2023

Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

literasihukum.com/peraturan/18040/percepatan-transformasi-digital-dan-keterpaduan-layanan-digital-nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2014 • 01 Sep 2014

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

literasihukum.com/peraturan/1100/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak

…un 2014 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2013

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/700/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-kabupaten-maros

…un 2013 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025

PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI

literasihukum.com/peraturan/7042/prosedur-penanganan-kasus-anak-korban-kekerasan-anak-korban-eksploitasi-dan-pekerja-anak-terintegrasi

…Nomor 31 Tahun 2025 tentang PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI

Materi Hukum • 17 Apr 2024

Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS

literasihukum.com/en/digital-banks-responsibility-to-customers-regarding-deposit-interest-rates-exceeding-lps-provisions

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.

Kamus Hukum

Pembuktian eksploitasi

literasihukum.com/kamus-hukum/1979/pembuktian-eksploitasi

Pembuktian eksploitasi Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait eksploitasi. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian eksploitasi: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli,…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana eksploitasi

literasihukum.com/kamus-hukum/2611/pertanggungjawaban-pidana-eksploitasi

Pertanggungjawaban pidana eksploitasi Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan eksploitasi. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana eksploitasi: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertan…

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 7 · Tahun 2025 • 10 Apr 2025

Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi

literasihukum.com/peraturan/14628/pemanfaatan-teknologi-modul-identitas-pelanggan-melekat-embedded-subscriber-identity-module-dalam-penyelenggaraan-telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi