Opini • 07 Mar 2023

Ajaran Mengenai Hukum Alam

literasihukum.com/en/the-doctrine-of-natural-law

Artikel ini membahas mengenai ajaran hukum Alam. Yuk simak penjelasannya.

Opini • 19 Aug 2023

Apakah Kualitas Demokrasi Berkorelasi terhadap Lingkungan Hidup?

literasihukum.com/en/does-the-quality-of-democracy-correlate-with-the-environment

Literasi Hukum - Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan demokrasi dan lingkungan dalam daya dukung pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bingkai pembangunan berkelanjutan, serta bagaiman...

Materi Hukum • 05 May 2024

Menilik Problematika Dan Urgensi Pembaharuan KUHAP Demi Menyempurnakan Sistem Peradilan Pidana

literasihukum.com/en/examining-the-problems-and-urgency-of-criminal-procedure-code-reform-to-perfect-the-criminal-justice-system

Artikel ini membahas pentingnya pembaharuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia

Opini • 04 Feb 2024

Memahami 2 Perbedaan Peradilan dan Pengadilan

literasihukum.com/en/understanding-the-2-differences-between-judiciary-and-court

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai Perbedaan Peradilan dan Pengadilan. Apa sih beda antara Perbedaan Peradilan dan Pengadilan? atau sama saja? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Istilah...

Opini • 03 Jan 2025

Masihkah Relevan Dikotomi Sistem Hukum?

literasihukum.com/en/is-the-dichotomy-of-legal-systems-still-relevant

Dikotomisasi sistem hukum yang menjadi argumen pembenar disparitas putusan sekaligus mengabaikan nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Dikotomi itu sendiri bahkan sudah tidak relevan dengan dinamika...

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/en/mahfud-md-the-civil-position-of-the-police-must-be-regulated-by-law-not-by-police-regulation

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

literasihukum.com/en/arrangement-of-state-administrative-decisions-based-on-law-number-30-of-2014-concerning-government-administration

Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan

Opini • 25 Aug 2023

Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya

literasihukum.com/en/criminal-procedure-law-in-indonesia-problems-and-discussions

Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...

Materi Hukum • 02 May 2026

Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan

literasihukum.com/en/resign-these-are-the-employee-rights-that-must-be-paid-by-the-company

Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.

Opini • 08 May 2026

UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir

literasihukum.com/en/job-creation-law-the-omnibus-laws-long-rolling-journey

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.