Opini • 01 Aug 2025

Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden

literasihukum.com/en/amnesty-and-abolition-understanding-the-presidents-prerogative-rights

Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter

literasihukum.com/en/restructuring-the-independence-of-bi-ojk-and-lps-a-new-idea-of-monetary-constitutionalism

Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...

Opini • 23 May 2025

Menyoal Program Dedi Mulyadi: “Anak Nakal Masuk Barak”, Solusi Populis atau Represi Struktural?

literasihukum.com/en/regarding-dedi-mulyadis-program-naughty-children-enter-the-barracks-a-populist-solution-or-structural-repression

Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.

Opini • 02 May 2025

Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?

literasihukum.com/en/the-discourse-on-the-revision-of-the-national-police-law-and-how-will-the-freedom-of-digital-space-be-directed-in-the-future

Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.

Opini • 07 Oct 2025

Kesetaraan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual:  Perspektif Gender dan Tantangan Stigma

literasihukum.com/en/equal-legal-protection-for-victims-of-sexual-violence-a-gender-perspective-and-the-challenge-of-stigma

KUHP Nasional kini mengakui laki-laki sebagai korban perkosaan, mendobrak stigma maskulinitas. Kesetaraan hukum ini butuh dukungan sosial agar semua korban berani melapor.

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

news.literasihukum.com/en/ratification-of-the-draft-criminal-code-postponed-further-discussion-after-dpr-recess

Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/en/quo-vadis-pbpi-assessing-the-legitimacy-and-limits-of-authority-of-the-padel-organization-under-the-auspices-of-the-new-sports-law

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Opini • 03 Jan 2026

No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma

literasihukum.com/en/no-viral-no-justice-the-erosion-of-the-rule-of-law-by-algorithmic-discretion

Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.

Opini • 03 Dec 2025

Dilema Diplomasi Prabowo: Solusi Dua Negara dan Benturan Konstitusi

literasihukum.com/en/prabowos-diplomatic-dilemma-the-two-state-solution-and-constitutional-clash

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel

Opini • 01 Jan 2026

Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah

literasihukum.com/en/when-the-state-is-allowed-to-be-wrong-without-feeling-guilty

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.