Berita • 29 Feb 2024

Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT

news.literasihukum.com/en/alleged-corruption-in-dpr-official-residences-kpk-to-summon-burt

…si yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/en/the-speaker-of-the-house-received-a-study-from-commission-iii-regarding-allegations-of-abuse-of-authority-by-constitutional-court-judges

Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Opini • 04 Feb 2026

Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi

literasihukum.com/en/challenging-the-logic-of-party-agents-within-the-body-of-constitutional-guardians

Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/en/open-legal-policy-understanding-the-authority-of-lawmakers-in-indonesia

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/en/unveiling-the-parliamentary-threshold-benefits-challenges-and-alternatives

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Berita • 21 Aug 2025

Tok! DPR Sahkan Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Arief Hidayat

news.literasihukum.com/en/bang-the-house-of-representatives-officially-appoints-inosentius-samsul-as-constitutional-justice-to-replace-arief-hidayat

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ketiga Masa...

Opini • 11 Mar 2023

How Law Impacts on Indonesian Society Order: An Exploration

literasihukum.com/en/how-law-impacts-on-the-order-of-indonesian-society-an-exploration

This article elaborates how law impacts on Indonesian society.

Opini • 18 Mar 2023

Getting to Know Administrative Law Better: History, Principles, and Implementation in Indonesia

literasihukum.com/en/getting-to-know-administrative-law-better-history-principles-and-implementation-in-indonesia

This article discusses the history and development of administrative law, the principles that must be applied in decision-making and the implementation of government policies, its implementation in In...

Opini • 04 Mar 2023

How Bad Oligarchical Power Structures on Democratic Rules in Indonesia?

literasihukum.com/en/how-detrimental-are-oligarchical-power-structures-to-democratic-principles-in-indonesia

This article examines the oligarchical power structures in Indonesia and how they affect its democratic rules.