Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025

…tikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Opini • 30 Jan 2024

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?

literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri

Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2001 • 21 Nov 2001

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/17460/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 2002 • 17 Apr 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang

literasihukum.com/peraturan/17492/tindak-pidana-pencucian-uang

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 4 · Tahun 2009 • 21 Sep 2009

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15838/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2014 • 01 Sep 2014

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

literasihukum.com/peraturan/1100/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak

…Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 30 Tahun 2014 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020 • 09 Sep 2020

Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…ang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 61 · Tahun 2021 • 13 Apr 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

literasihukum.com/peraturan/18085/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2015-tentang-pihak-pelapor-dalam-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang

…n Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2022 • 01 Apr 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/13133/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah

…aten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 54 · Tahun 2023 • 22 Nov 2023

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

literasihukum.com/peraturan/17623/penghentian-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-cukai-untuk-kepentingan-penerimaan-negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara