Kamus Hukum

Perlindungan Data Pribadi

literasihukum.com/kamus-hukum/2370/perlindungan-data-pribadi

Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Data Pribadi adalah regulasi dan mekanisme perlindungan pemrosesan data pribadi. Kategori: Istilah Umum, Hukum Siber & Data, Hukum Kekayaan Intelektual Contoh: Perkara ini melibatkan aspek perlindungan…

Opini • 05 Aug 2023

Kritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?

literasihukum.com/en/should-criticism-of-the-government-lead-to-criminal-charges

Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.

Opini • 03 Sep 2025

Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo

literasihukum.com/en/when-democracy-is-paid-with-lives-questioning-death-in-demonstrations

Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.

Opini • 15 Mar 2026

Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis

literasihukum.com/en/when-criticism-and-defense-are-both-claimed-as-democratic

Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.

Berita • 15 Jan 2026

Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan

news.literasihukum.com/en/article-218-of-the-new-criminal-code-the-line-between-criticism-and-insulting-the-president-sparks-debate

Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berita • 31 Mar 2023

PNS akan Terima THR 2023, Honorer Dikecualikan Menurut Menpan-RB

news.literasihukum.com/en/civil-servants-to-receive-2023-thr-contract-workers-excluded-according-to-minister-of-administrative-and-bureaucratic-reform

Berita Hukum - Berita ini menginformasikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan bahwa pegawai honorer di Indonesia tidak akan menerima Tunjangan H...

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-abolishes-article-on-spreading-false-news-threat-to-freedom-of-opinion-resolved

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Opini • 27 Jan 2024

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

literasihukum.com/en/the-formula-of-corruption-3-keys-to-corruption-occurring

Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Materi Hukum • 04 May 2026

Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?

literasihukum.com/en/kritik-swasembada-pangan-berujung-polisi-perlukah-uu-anti-slapp

Kritik Feri Amsari soal swasembada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/en/pancasila-democracy-at-a-crossroads-ideals-realities-and-the-future-of-indonesia

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.