Materi Hukum • 31 May 2024

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019

literasihukum.com/en/the-implementation-of-fiduciary-guarantee-object-execution-post-constitutional-court-decision-number-18puu-xvii2019

Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berita • 06 Mar 2026

Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan

news.literasihukum.com/en/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan

Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.

Opini • 31 Dec 2023

Bagaimana Jika Laporan atau Aduan Polisi Tidak Ditindaklanjuti?

literasihukum.com/en/what-if-a-police-report-or-complaint-is-not-followed-up-on

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang bagaimana jika laporan atau aduan polisi tidak ditindaklanjuti? yuk simak penjelasan artikel berikut ini. Pertanyaan: Saya baru saja melaporkan tin...

Materi Hukum • 27 Apr 2026

9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga

literasihukum.com/en/hak-saat-diperiksa-polisi

Dipanggil polisi sebagai saksi? Ketahui 9 hak hukum Anda saat diperiksa polisi berdasarkan KUHAP Baru 2026, termasuk hak diam dan hak menolak tanda tangan BAP.

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

news.literasihukum.com/en/kpk-the-determination-of-suspects-is-valid-related-to-the-pretrial-of-the-secretary-general-of-the-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/en/the-supreme-court-issues-perma-32025-guidelines-for-handling-criminal-tax-cases

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.

Materi Hukum • 09 Mar 2026

12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981

literasihukum.com/en/12-differences-between-the-criminal-procedure-code-of-2025-and-the-criminal-procedure-code-of-1981

KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.

Materi Hukum • 28 May 2024

Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023

literasihukum.com/en/error-in-objecto-exception-in-civil-cases-analysis-of-supreme-court-decision-of-the-republic-of-indonesia-number-4846-kpdt2023

Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2024 • 19 Nov 2024

BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

literasihukum.com/peraturan/13745/besaran-persentase-dan-pertimbangan-nilai-jual-objek-sebagai-dasar-pengenaan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan

…Kabupaten Luwu Nomor 47 Tahun 2024 tentang BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 42 · Tahun 2024 • 18 Nov 2024

PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA PADA SKPD/UPTD/UPTB

literasihukum.com/peraturan/11902/perubahan-tarif-detail-rincian-objek-retribusi-penyediaan-tempat-penginapanpesanggrahan-villa-pada-skpduptduptb

…gub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA PADA SKPD/UPTD/UPTB