9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga

Redaksi Literasi Hukum Indonesia

27 Apr 2026 · 07:30 27 April 2026 07:30 WIB 10 menit waktu baca 10 menit 4 dibaca

Dipanggil polisi sebagai saksi? Ketahui 9 hak hukum Anda saat diperiksa polisi berdasarkan KUHAP Baru 2026, termasuk hak diam dan hak menolak tanda tangan BAP.

Ilustrasi hak warga saat diperiksa polisi, pendampingan advokat, dan kehati-hatian membaca BAP sebelum ditandatangani (Sumber: AI ChatGPT, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Pertanyaan

Halo Tim Literasi Hukum, saya butuh bantuan.

Tiga hari yang lalu, kakak saya (umur 24, kerja swasta) tiba-tiba dipanggil ke Polsek karena ada laporan dari mantan rekan kerjanya yang menuduh ia menggelapkan uang kantor. Sebenarnya kakak saya merasa tidak melakukan apa-apa, hanya pernah memegang kas kecil yang sudah ia laporkan ke atasan.

Yang membuat keluarga kami kaget, kakak saya datang sendirian tanpa pengacara karena kata polisi di telepon "cuma diminta keterangan, tidak perlu lawyer". Setelah enam jam diinterogasi, ia keluar dengan wajah pucat, mengaku ditekan dengan suara keras, sempat diancam akan ditahan, dan akhirnya menandatangani BAP yang isinya ia sendiri belum sempat baca seluruhnya. Sekarang statusnya sudah saksi yang akan dipanggil lagi minggu depan, dan teman-teman bilang ia bisa sewaktu-waktu dijadikan tersangka.

Pertanyaan saya: apa saja sebenarnya hak kakak saya saat diperiksa polisi? Apakah benar di Indonesia kita "berhak diam" seperti di film Hollywood? Boleh tidak menolak menandatangani BAP? Lalu apa yang harus dilakukan kalau ternyata pemeriksaan kemarin sudah melanggar hak-hak itu? Saya dengar ada KUHAP baru yang berlaku tahun 2026, apakah ada yang berubah?

N.S.

Intisari Jawaban

Klik untuk melihat ringkasan jawaban.

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang menggantikan KUHAP lama warisan 1981. KUHAP Baru memperkuat secara signifikan hak-hak orang yang berhadapan dengan aparat penegak hukum, termasuk hak untuk diam (yang sebelumnya dikenal sebagai Miranda Rights), hak didampingi advokat sejak pemeriksaan pertama, dan hak menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sesuai dengan keterangan sebenarnya.

Kakak Saudara N.S. memiliki sembilan hak utama: hak diam, hak tahu sangkaan dengan jelas, hak didampingi advokat sejak awal, hak juru bahasa, hak tidak ditekan atau disiksa, hak diperlakukan sebagai tidak bersalah, hak menolak tanda tangan BAP yang tidak sesuai, hak menghubungi keluarga, dan hak mengajukan praperadilan jika prosedur dilanggar. Pemeriksaan tanpa pemberitahuan hak-hak ini berpotensi membatalkan keabsahan BAP melalui mekanisme praperadilan dan dapat membebaskan terdakwa di persidangan.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan lengkap dapat Anda baca di bawah ini.

Daftar Isi

1. Lanskap Baru: KUHAP 2026 Memperkuat Hak-Hak Anda
2. Sembilan Hak Hukum Saat Diperiksa Polisi
a. Hak untuk Diam (Right to Remain Silent)
b. Hak Mengetahui Sangkaan dengan Jelas
c. Hak Didampingi Advokat Sejak Awal Pemeriksaan
d. Hak Atas Juru Bahasa
e. Hak Bebas dari Tekanan, Intimidasi, dan Penyiksaan
f. Hak Atas Asas Praduga Tak Bersalah
g. Hak Menolak Menandatangani BAP yang Tidak Sesuai
h. Hak Menghubungi Keluarga dan Penasihat Hukum
i. Hak Mengajukan Praperadilan
3. Apa yang Harus Dilakukan Keluarga Anda Sekarang
4. Catatan Penting tentang Status "Saksi"
5. Penutup
Dasar Hukum
Referensi

Literasi Hukum - Terima kasih telah menulis ke kami, Saudara N.S. Cerita Anda menggambarkan situasi yang sangat sering dialami masyarakat: dipanggil polisi tanpa persiapan, datang sendirian karena merasa "hanya saksi", lalu keluar dengan dokumen tertandatangani yang isinya tidak sepenuhnya disadari. Pemahaman hak-hak hukum saat diperiksa bukan hanya wajib diketahui pengacara—setiap warga negara perlu mengetahuinya, karena dalam sistem peradilan pidana, satu tanda tangan di lembar BAP yang salah bisa menentukan nasib seseorang selama bertahun-tahun.

Mari kita bahas secara sistematis, mulai dari kerangka regulasi terbaru hingga sembilan hak konkret yang kakak Anda miliki.

1. Lanskap Baru: KUHAP 2026 Memperkuat Hak-Hak Anda

Sebelum 2026, hak tersangka dan terdakwa diatur dalam KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981). KUHAP lama sudah memuat hak-hak dasar, namun praktiknya kerap bermasalah karena rumusan yang tersebar dan tidak limitatif. Sejak 2 Januari 2026, kondisi ini berubah drastis dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya: KUHAP Baru).

KUHAP Baru menghadirkan terobosan dalam Pasal 142 yang menghimpun hak-hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu daftar limitatif, mulai dari hak segera diperiksa, hak didampingi advokat, hingga hak bebas dari penyiksaan. Pasal 31 dan Pasal 32 KUHAP Baru juga memperjelas bahwa pendampingan advokat bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan fair trial yang harus tersedia sejak tahap penyidikan—bukan baru di pengadilan.

Perubahan ini penting bagi kasus kakak Anda karena standar perlindungan kini lebih tinggi: aparat tidak bisa lagi berdalih "ini hanya permintaan keterangan, jadi tidak perlu pengacara".