Search Results: administrasi negara

Peraturan Peraturan Lembaga Administrasi Negara · No. 4 · Tahun 2025 • 15 Jul 2026

Konten Pembelajaran

literasihukum.com/peraturan/9115/konten-pembelajaran

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Konten Pembelajaran

Peraturan Peraturan Lembaga Administrasi Negara · No. 5 · Tahun 2025 • 15 Jul 2026

Pengakuan Pembelajaran

literasihukum.com/peraturan/9109/pengakuan-pembelajaran

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengakuan Pembelajaran

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2010

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

literasihukum.com/peraturan/1541/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-maros-nomor-11-tahun-2010-tentang-penyelenggaraan-administrasi-kependudukan-melalui-pengelolaan-sistem-informasi-administrasi-kependudukan-siak

…PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 110 · Tahun 2020

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

literasihukum.com/peraturan/7483/program-pelayanan-administrasi-nikah-terintegrasi-sistem-informasi-administrasi-kependudukan

…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2020 tentang PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 40 · Tahun 2019

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

literasihukum.com/peraturan/15525/pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-24-tahun-2013-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan

…ah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 t…

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 6 · Tahun 2025 • 12 Jun 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

literasihukum.com/peraturan/14424/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-per03mpan032007-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-di-lingkungan-kementerian-negara-pendayagunaan-aparatur-negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel…

Opini • 29 Feb 2024

Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara

literasihukum.com/en/judicial-structure-for-state-administrative-disputes

Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

literasihukum.com/en/arrangement-of-state-administrative-decisions-based-on-law-number-30-of-2014-concerning-government-administration

Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesi…

Opini • 22 Jun 2024

Efektivitas Sistem e-court Dalam Proses Administrasi di Pengadilan

literasihukum.com/en/the-effectiveness-of-the-e-court-system-in-the-administration-process-within-the-court

…ahas penerapan sistem e-Court di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi administrasi peradilan dan peningkatan efisiensi layanan publik hukum.