Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 107 · Tahun 2021

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/17773/penerimaan-pengelolaan-pengawasan-dan-rencana-induk-percepatan-pembangunan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-provinsi-papua

…engelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 33 · Tahun 2024

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

literasihukum.com/peraturan/16062/pengelolaan-transfer-ke-daerah-dalam-rangka-otonomi-khusus

…Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 134 · Tahun 2023

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus

literasihukum.com/peraturan/16488/perubahan-keempat-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomorr-139pmk072019-tentang-pengelolaan-dana-bagi-hasil-dana-alokasi-umum-dan-dana-otonomi-khusus

…an Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 46 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/8853/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-106-tahun-2021-tentang-kewenangan-dan-kelembagaan-pelaksanaan-kebijakan-otonomi-khusus-provinsi-papua

…Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 102 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

literasihukum.com/peraturan/8839/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-121-tahun-2022-tentang-badan-pengarah-percepatan-pembangunan-otonomi-khusus-papua

…tas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2024

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di Tingkat Kampung Tahun 2024

literasihukum.com/peraturan/11808/sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-dan-penatausahaan-penerimaan-dana-otonomi-khusus-kabupaten-teluk-wondama-di-tingkat-kampung-tahun-2024

…or 4 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di Tingkat Kampung Tahun 2024

Opini • 08 Feb 2024

Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/en/closer-look-at-the-3-principles-of-regional-autonomy-principles-of-regional-government-administration

…membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.

Opini • 25 Feb 2023

Dilema Ambisi Otonomi Daerah : Ragam Teks Hukum dalam Konstitusi dan Potret Realitas

literasihukum.com/en/the-dilemma-of-regional-autonomy-ambitions-a-variety-of-legal-texts-in-the-constitution-and-a-portrait-of-reality

Otonomi Daerah dan Keadilan Sosial Literasi Hukum - Perjalanan panjang dan semangat terhadap penegakan otonomi yang seluas-luasnya merupakan cita-cita tertinggi demi mewujudkan keadilan sosial bagi...

Opini • 22 Feb 2024

Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi

literasihukum.com/en/the-relationship-of-authority-between-the-central-government-and-provincial-regional-governments

Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...

Opini • 29 Dec 2025

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

literasihukum.com/en/besieged-by-regulations-the-illusion-of-village-autonomy-under-state-intervention

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.