Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/non-derogable-rights-di-indonesia

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Opini • 17 Mar 2024

Dampak Terpilihnya Pemimpin yang Terlibat Pelanggaran HAM

literasihukum.com/pemilihan-pemimpin-terlibat-pelanggaran-ham

Temukan Dampak Pemilihan Pemimpin Terlibat Pelanggaran HAM terhadap Negara. Pelajari tentang sanksi diplomatik dan isolasi internasional yang dapat diterapkan oleh negara lain, serta faktor-faktor yan...

Opini • 19 Jan 2024

Membedah Teori Hak Asasi Manusia: Dari Sumber Filosofis hingga Debat Penerapan di Indonesia

literasihukum.com/teori-teori-hak-asasi-manusia-indonesia-menganut-yang-mana

Artikel ini menjelaskan mengenai teori-teori hak asasi manusia dan teori mana yang dianut oleh Indonesia. Yuk simak penjelasnnya! gambar: Bobo.id

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 30 · Tahun 2013 • 26 Sep 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18722/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 40 · Tahun 2016 • 11 Nov 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15482/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-20-tahun-2015-tentang-tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 24 · Tahun 2017 • 14 Nov 2017

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15484/pedoman-materi-muatan-hak-asasi-manusia-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 13 · Tahun 2018 • 16 Apr 2018

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15488/penerjemahan-resmi-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 29 · Tahun 2018 • 21 Sep 2018

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15485/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-perundang-undangan-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2020 • 01 Sep 2020

Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik

literasihukum.com/peraturan/15017/penilaian-angka-kredit-perancang-peraturan-perundang-undangan-secara-elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2020 • 01 Sep 2020

Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peraturan/15018/sistem-informasi-jabatan-fungsional-perancang-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan