Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Materi Hukum • 20 Dec 2025

Kupas Tuntas Asas Lex Favor Reo: Dinamika Hukum Transitoir dari KUHP Lama ke KUHP Nasional

literasihukum.com/kupas-tuntas-asas-lex-favor-reo-dinamika-hukum-transitoir-dari-kuhp-lama-ke-kuhp-nasional-akBp

Analisis mendalam asas Lex Favor Reo dalam hukum pidana. Memahami penerapan prinsip hukum yang paling menguntungkan dalam transisi KUHP Baru.

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Materi Hukum • 01 Apr 2026

Misteri Hilangnya Kata "Sengaja" dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/misteri-hilangnya-kata-sengaja-dalam-kuhp-nasional

Kenapa kata "sengaja" hilang dari pasal pembunuhan? Simak analisis tajam Arif Kurniawan, S.H. mengenai wajah baru dan risiko doktrin di KUHP Nasional.

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman

literasihukum.com/barang-titipan-tidak-dikembalikan-pasal-penggelapan-kuhp-baru-ancaman-hukuman

Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.

Berita • 15 Jan 2026

Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan

news.literasihukum.com/pasal-218-kuhp-baru-batas-antara-kritik-dan-penghinaan-presiden-yang-memicu-perdebatan

Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).

Materi Hukum • 02 May 2026

Rekonstruksi Hukum Pidana Siber Indonesia di Era AI dan Deepfake

literasihukum.com/rekonstruksi-hukum-pidana-siber-indonesia-era-ai-deepfake

Artikel ini mengkritisi kekosongan regulasi AI pada UU ITE dan KUHP 2026, serta mengusulkan persona hukum semi-otonom untuk menutup gap deepfake di Indonesia.