Berita • 22 Sep 2025

Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Publik Kian Sensitif, Korlantas Bekukan Sementara Sirene–Strobo

news.literasihukum.com/en/the-stop-tot-tot-wuk-wuk-movement-public-increasingly-sensitive-national-traffic-police-temporarily-freeze-sirens-strobes

…ra sirene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.

Berita • 16 Sep 2025

Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun

news.literasihukum.com/en/electoral-transparency-threatened-kpu-closes-access-to-presidential-and-vice-presidential-candidate-documents-for-up-to-5-years

KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.

Opini • 20 Apr 2026

Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis

literasihukum.com/en/kebebasan-berekspresi-bukan-tindak-pidana-dalam-negara-hukum-demokratis

…naan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-ini-risiko-besar-menjelang-pemilu-2029

…g terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Berita • 17 Sep 2025

MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-to-decide-on-formal-review-of-tni-law-today-revisiting-the-constitutional-battle-of-public-participation

…formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.

Opini • 04 Jan 2026

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

literasihukum.com/en/a-shameless-nation-maladministration-as-an-offense-of-power

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik

Opini • 03 Jan 2026

Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo

literasihukum.com/en/a-firm-promise-a-steep-road-for-corruption-eradication-in-the-prabowo-era

Komitmen antikorupsi Prabowo kuat di lisan, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.

Opini • 18 Aug 2025

Bebas Bersyarat untuk Koruptor: Di Mana Letak Keadilan?

literasihukum.com/en/conditional-release-for-corruptors-where-does-justice-lie

Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?

Opini • 02 May 2025

Membongkar Siklus Pork Barrel Politics dalam Korupsi Pemilu di Indonesia

literasihukum.com/en/dismantling-the-cycle-of-pork-barrel-politics-in-indonesian-electoral-corruption

Tulisan ini menyoroti praktik pork barrel politics di Indonesia, di mana anggaran negara disalahgunakan demi kepentingan elektoral.

Materi Hukum • 21 Jun 2025

Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik

literasihukum.com/en/an-naims-ideas-a-basis-for-inclusive-and-pluralistic-legal-politics

Gagasan Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara