Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 62 · Tahun 2010

Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

literasihukum.com/peraturan/2341/pendelegasian-wewenang-menetapkan-dan-pemberian-kuasa-menandatangani-surat-surat-keputusan-dan-surat-surat-lainnya-di-bidang-kepegawaian-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-cilacap

…2 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Opini • 03 Oct 2024

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Sebagai Instrumen Perdagangan Gula Pasir di Indonesia

literasihukum.com/en/letter-of-instruction-for-the-delivery-of-goods-sppb-as-a-trading-instrument-for-granulated-sugar-in-indonesia

…ini membahas perdagangan dalam hukum perdata, khususnya jual beli barang bergerak melalui Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).

Materi Hukum • 23 Feb 2024

Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana

literasihukum.com/en/understanding-and-types-of-criminal-offense-justifications

Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 101 · Tahun 2022 • 08 Jul 2026

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

literasihukum.com/peraturan/478/tata-cara-penerbitan-pengisian-dan-penyampaian-surat-pemberitahuan-pajak-daerah-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-dan-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-tambahan

…upaten Maros Nomor 101 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 101 · Tahun 2021 • 08 Jul 2026

ТАТА СARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

literasihukum.com/peraturan/8805/tata-sara-penerbitan-pengisian-dan-penyampaian-surat-pemberitahuan-pajak-daerah-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-dan-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-tambahan

…upaten Maros Nomor 101 Tahun 2021 tentang ТАТА СARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara

…teri Keuangan Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 35 · Tahun 2023

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

literasihukum.com/peraturan/18779/tata-cara-penyerahan-surat-keterangan-asal-danatau-deklarasi-asal-barang-dalam-rangka-pengenaan-tarif-bea-masuk-atas-barang-impor-berdasarkan-perjanjian-atau-kesepakatan-internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 28 · Tahun 1960

Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Penguasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang Logam D.K.A Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin

literasihukum.com/peraturan/15805/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-penerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-milik-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-barang-logam-dka-dengan-tidak-mempunyai-surat-izin

…Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang Logam D.K.A Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin

Materi Hukum • 29 Apr 2024

Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

literasihukum.com/en/legal-provisions-regarding-the-limit-of-goods-value-subject-to-import-duty-by-customs

Artikel ini membahas tentang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1959

Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/16713/penyerahan-tugas-tugas-pemerintah-pusat-dalam-bidang-pemerintahan-umum-perbantuan-pegawai-negeri-dan-penyerahan-keuangannya-kepada-pemerintah-daerah

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah