Regulations Database

Regulations Database

Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.

Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
18,835
No active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Examples: Law 12/2011, Presidential Regulation, ministry, West Java.
Search filters

Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.

Regulations Database

Regulation results

Showing 18,741–18,760 of 18,835 documents.

Page 938 of 942
Undang-undang Darurat No. 21 Year 1951

Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya
Legal identity No. 21 • Year 1951 Place Jakarta Date 29 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 22 Year 1951

Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950
Legal identity No. 22 • Year 1951 Place Jakarta Date 29 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 20 Year 1951

Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang
Legal identity No. 20 • Year 1951 Place Jakarta Date 27 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 17 Year 1951

Penimbunan Barang-barang

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang
Legal identity No. 17 • Year 1951 Place Jakarta Date 16 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 14 Year 1951

Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951
Legal identity No. 14 • Year 1951 Place Jakarta Date 10 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 15 Year 1951

Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaa...
Legal identity No. 15 • Year 1951 Place Jakarta Date 10 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 16 Year 1951

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Legal identity No. 16 • Year 1951 Place Jakarta Date 10 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 12 Year 1951

Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
Legal identity No. 12 • Year 1951 Place Jakarta Date 01 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 13 Year 1951

Bursa

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa
Legal identity No. 13 • Year 1951 Place Jakarta Date 01 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 1 Year 1951

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
Legal identity No. 1 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 2 Year 1951

Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)
Legal identity No. 2 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 3 Year 1951

Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea
Legal identity No. 3 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 4 Year 1951

Pengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47, Mengenai Idzin Masuk dan Idzin Tinggal untuk Bangsa Asing ke/di Indonesia

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951 tentang Pengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47, Mengenai Idzin Masuk dan Idzin Tinggal untuk Bangsa Asing ke/di Indonesia
Legal identity No. 4 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 5 Year 1951

Tambahan Undang-Undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951 tentang Tambahan Undang-Undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Legal identity No. 5 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 6 Year 1951

Mengubah "Grondhuur-Ordonnantie" (S. 1918 No. 88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (S. 1918 No. 20)

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 tentang Mengubah "Grondhuur-Ordonnantie" (S. 1918 No. 88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (S. 1918 No. 20)
Legal identity No. 6 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 7 Year 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)
Legal identity No. 7 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 8 Year 1951

Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951 tentang Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)
Legal identity No. 8 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 11 Year 1951

Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Legal identity No. 11 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 23 Year 1951

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944
Legal identity No. 23 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Undang-undang Darurat No. 24 Year 1951

Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk

Institution Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk
Legal identity No. 24 • Year 1951 Place Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Official source
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.