Regulations Database
Regulations Database
Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.
Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
18,835
No active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Regulations Database
Quick browse
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Search filters
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Regulations Database
Regulation results
Showing 18,721–18,740 of 18,835 documents.
Page 937 of 942
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 58 Year 1953
Pembentukan Panitia Negara Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58 Tahun 1953 tentang Pembentukan Panitia Negara Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara
Legal identity
No. 58 • Year 1953
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 1 Year 1952
Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
Legal identity
No. 1 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 2 Year 1952
Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952
Legal identity
No. 2 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 3 Year 1952
Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang
Legal identity
No. 3 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 4 Year 1952
Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952 tentang Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952
Legal identity
No. 4 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 5 Year 1952
Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952 tentang Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara
Legal identity
No. 5 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 6 Year 1952
Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952
Legal identity
No. 6 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 7 Year 1952
Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952 tentang Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan
Legal identity
No. 7 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 8 Year 1952
Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)
Legal identity
No. 8 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 9 Year 1952
Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
Legal identity
No. 9 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 10 Year 1952
Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Lembaran-Negara Nr 76 Tahun 1951)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952 tentang Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Le...
Legal identity
No. 10 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 11 Year 1952
Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952 tentang Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini
Legal identity
No. 11 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 12 Year 1952
Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan
Legal identity
No. 12 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 13 Year 1952
Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"
Legal identity
No. 13 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 14 Year 1952
Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan
Legal identity
No. 14 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 15 Year 1952
Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya
Legal identity
No. 15 • Year 1952
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 10 Year 1951
Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
Legal identity
No. 10 • Year 1951
Place
Jakarta
Date
23 Jul 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 9 Year 1951
Memperpanjang Berlakunya Opcenten atas Beberapa Macam Cukai
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Berlakunya Opcenten atas Beberapa Macam Cukai
Legal identity
No. 9 • Year 1951
Place
Jakarta
Date
09 Jul 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 18 Year 1951
Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
Legal identity
No. 18 • Year 1951
Place
Jakarta
Date
29 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 19 Year 1951
Pemungutan Pajak Penjualan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan
Legal identity
No. 19 • Year 1951
Place
Jakarta
Date
29 Sep 1951
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
