Database Putusan MK

PUU Tahun 2009 08 Feb 2010 07:00:00 WIB

146/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, D...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon: (1) Simson Fransisko Beli; (2) Kislon Obisuru; (3) Marjuki Usman; (4) Seniriadin...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon: (1) Simson Fransisko Beli; (2) Kislon Obisuru; (3) Marjuki Usman; (4) Seniriadin N. Badu; (5) Soleman B. Gorangmau; (6) Yusak Simon Atamau; (7) Aris Wahyudi; (8) Yonathan Mokay; (9) Henderikis Soleman Laukamang; (10) Mulyawan Jawa; (11) Mesak Malaimakuni; (12) Simeon Gilaa; dan (13) Permenas Lamma Kolly Kuasa Pemohon: Marthen Maure, S.H.; dan Maxi DJ. A. Hayer, S.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014; ketentuan pengisisan pimpinan DPRD; anggota DPRD; urutan perolehan kursi terbanyak; partai politik;

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	146/PUU-VII/2009
Jenis perkara	PUU
Nomor	146
Tahun	2009
Tanggal	08 Feb 2010
Waktu	07:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	231,098
Tanggal Str	08 Februari 2010
Waktu Str	07:00 WIB
No Perkara	146/PUU-VII/2009
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon	Pemohon: (1) Simson Fransisko Beli; (2) Kislon Obisuru; (3) Marjuki Usman; (4) Seniriadin N. Badu; (5) Soleman B. Gorangmau; (6) Yusak Simon Atamau; (7) Aris Wahyudi; (8) Yonathan Mokay; (9) Henderikis Soleman Laukamang; (10) Mulyawan Jawa; (11) Mesak Malaimakuni; (12) Simeon Gilaa; dan (13) Permenas Lamma Kolly Kuasa Pemohon: Marthen Maure, S.H.; dan Maxi DJ. A. Hayer, S.H., dkk
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014; Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009-2014; ketentuan pengisisan pimpinan DPRD; anggota DPRD; urutan perolehan kursi terbanyak; partai politik;
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-VII/2009 (08 Feb 2010)

Referensi singkat

146/PUU-VII/2009

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 146/PUU-VII/2009

Tanggal putusan 08 Feb 2010

Pemohon Pemohon: (1) Simson Fransisko Beli; (2) Kislon Obisuru; (3) Marjuki Usman; (4) Seniriadin N. Badu; (5) Soleman B. Gorang...

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →