← Kembali ke daftar

Database Putusan MK

PUU Tahun 2009 30 Mar 2010 07:00:00 WIB

147/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon : I Gede Winasa (Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Dikabulkan Sebagian

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon : I Gede Winasa (Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

uu pemda; uu pemerintahan daerah; pemerintahan daerah; e-voting; penggunaan e-voting; sistem pencoblosan; pencoblosan; pemilukada; penerapan e-voting; metode e-voting;

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	147/PUU-VII/2009
Jenis perkara	PUU
Nomor	147
Tahun	2009
Tanggal	30 Mar 2010
Waktu	07:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Diunduh	231,496
Tanggal Str	30 Maret 2010
Waktu Str	07:00 WIB
No Perkara	147/PUU-VII/2009
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon	Pemohon : I Gede Winasa (Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan	Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Kata Kunci	uu pemda; uu pemerintahan daerah; pemerintahan daerah; e-voting; penggunaan e-voting; sistem pencoblosan; pencoblosan; pemilukada; penerapan e-voting; metode e-voting;
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 (30 Mar 2010)

Referensi singkat

147/PUU-VII/2009

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 147/PUU-VII/2009

Tanggal putusan 30 Mar 2010

Pemohon Pemohon : I Gede Winasa (Bupati Jembrana) Kuasa Pemohon : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →