← Kembali ke daftar

Database Putusan MK

PUU Tahun 2010 30 Des 2010 08:00:00 WIB

35/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

"Pemohon : 1. Tami Anshar Mohd Nur; 2. Faurizal; 3. Zainuddin Salam; 4. Hasbi Baday; Kuasa...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Mengabulkan Seluruhnya

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Dikabulkan

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

"Pemohon : 1. Tami Anshar Mohd Nur; 2. Faurizal; 3. Zainuddin Salam; 4. Hasbi Baday; Kuasa Pemohon : 1. Mukhlis, S.H. 2. Safaruddin, S.H. 3. Marzuki, S.H. "

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Local elections-Indonesia- Aceh; Local government-Indonesia- Aceh; Political candidates-Indonesia - Aceh; Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota-Aceh; Calon independen Pemilukada Aceh; Pemerintahan Aceh; Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2011; Calon perseorangan/independen; Parpol/gabungan parpol; Pasangan calon independen; Kendaraan politik/parpol/gabungan parpol nasional/lokal; Pemilukada Aceh; Demokrasi; Gerakan nasional calon independen; Undnag-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	35/PUU-VIII/2010
Jenis perkara	PUU
Nomor	35
Tahun	2010
Tanggal	30 Des 2010
Waktu	08:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Mengabulkan Seluruhnya
Diunduh	231,045
Tanggal Str	30 Desember 2010
Waktu Str	08:00 WIB
No Perkara	35/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Pemohon	"Pemohon : 1. Tami Anshar Mohd Nur; 2. Faurizal; 3. Zainuddin Salam; 4. Hasbi Baday; Kuasa Pemohon : 1. Mukhlis, S.H. 2. Safaruddin, S.H. 3. Marzuki, S.H. "
Amar Putusan	Dikabulkan
Jenis Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya
Kata Kunci	Local elections-Indonesia- Aceh; Local government-Indonesia- Aceh; Political candidates-Indonesia - Aceh; Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota-Aceh; Calon independen Pemilukada Aceh; Pemerintahan Aceh; Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2011; Calon perseorangan/independen; Parpol/gabungan parpol; Pasangan calon independen; Kendaraan politik/parpol/gabungan parpol nasional/lokal; Pemilukada Aceh; Demokrasi; Gerakan nasional calon independen; Undnag-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 (30 Des 2010)

Referensi singkat

35/PUU-VIII/2010

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 35/PUU-VIII/2010

Tanggal putusan 30 Des 2010

Pemohon "Pemohon : 1. Tami Anshar Mohd Nur; 2. Faurizal; 3. Zainuddin Salam; 4. Hasbi Baday; Kuasa Pemohon : 1. Mukhlis, S.H. 2....

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →