Database Putusan MK

SKLN Tahun 2011 17 Jan 2012 02:00:00 WIB

3/SKLN-IX/2011

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Isu perkara

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

H. Isran Noor, M.Si

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

H. Isran Noor, M.Si

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

SKLN; Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Pemerintah Daerah; Energi; Sumber Daya Mineral; Wilayah Pertambangan; Wilayah Usaha Pertambangan; Wilayah Izin Usaha Pertambangan; Delegation of Authority; Otonomi; Lembaga Negar; Public overlapping; Kementerian Energi; Laica Marzuki; Indra Perwira; Masúd Said; Minerba; Tidak Dapat Diterima

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	3/SKLN-IX/2011
Jenis perkara	SKLN
Nomor	3
Tahun	2011
Tanggal	17 Jan 2012
Waktu	02:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	232,278
Tanggal Str	17 Januari 2012
Waktu Str	02:00 WIB
No Perkara	3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Pemohon	H. Isran Noor, M.Si
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	SKLN; Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Pemerintah Daerah; Energi; Sumber Daya Mineral; Wilayah Pertambangan; Wilayah Usaha Pertambangan; Wilayah Izin Usaha Pertambangan; Delegation of Authority; Otonomi; Lembaga Negar; Public overlapping; Kementerian Energi; Laica Marzuki; Indra Perwira; Masúd Said; Minerba; Tidak Dapat Diterima
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-IX/2011 (17 Jan 2012)

Referensi singkat

3/SKLN-IX/2011

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 3/SKLN-IX/2011

Tanggal putusan 17 Jan 2012

Pemohon H. Isran Noor, M.Si

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →