← Kembali ke daftar

Database Putusan MK

PUU Tahun 2010 04 Jun 2012 07:00:00 WIB

32/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1. WALHI; 2. PBHI; 3. KPA; 4. KIARA; 5. Solidaritas Perempuan; 6. Nur Wenda; 7. Paulus Wan...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Dikabulkan Sebagian

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1. WALHI; 2. PBHI; 3. KPA; 4. KIARA; 5. Solidaritas Perempuan; 6. Nur Wenda; 7. Paulus Wangor; 8. Wihelmus Jogo; 9. Eduardus Sanor; 10. David Katang; 11. Petherson Natari; 12. helena A Laehe; 13. A. Iwan Dwi Laksono; 14. Sumanta; 15.Suyanto; 16. Trisno Widodo; 17. Gigih Guntoro; 18. Valentinus Dulmin; 19. Salikin; 20. Takril Halumi; dan 21. Yani Sagaroa

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Pertambangan mineral dan batubara; HAM; Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pengelolaan sumber daya alam; Wilayah pertambangan; Izin pertambangan; Wilayah pertambangan (WP); Hak atas lingkungan hidup; Daya rusak pertambangan; WIUP; IUP; IUPK; Eksploitasi sumber daya alam; Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; PT. Kaltim Prima Coal (KPC); Kelompok tani bersatu; Usaha pertambangan; Pemegang hak atas tanah

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	32/PUU-VIII/2010
Jenis perkara	PUU
Nomor	32
Tahun	2010
Tanggal	04 Jun 2012
Waktu	07:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Diunduh	231,068
Tanggal Str	04 Juni 2012
Waktu Str	07:00 WIB
No Perkara	32/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemohon	1. WALHI; 2. PBHI; 3. KPA; 4. KIARA; 5. Solidaritas Perempuan; 6. Nur Wenda; 7. Paulus Wangor; 8. Wihelmus Jogo; 9. Eduardus Sanor; 10. David Katang; 11. Petherson Natari; 12. helena A Laehe; 13. A. Iwan Dwi Laksono; 14. Sumanta; 15.Suyanto; 16. Trisno Widodo; 17. Gigih Guntoro; 18. Valentinus Dulmin; 19. Salikin; 20. Takril Halumi; dan 21. Yani Sagaroa
Amar Putusan	Dikabulkan Sebagian
Jenis Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Kata Kunci	Pertambangan mineral dan batubara; HAM; Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pengelolaan sumber daya alam; Wilayah pertambangan; Izin pertambangan; Wilayah pertambangan (WP); Hak atas lingkungan hidup; Daya rusak pertambangan; WIUP; IUP; IUPK; Eksploitasi sumber daya alam; Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; PT. Kaltim Prima Coal (KPC); Kelompok tani bersatu; Usaha pertambangan; Pemegang hak atas tanah
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 (04 Jun 2012)

Referensi singkat

32/PUU-VIII/2010

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 32/PUU-VIII/2010

Tanggal putusan 04 Jun 2012

Pemohon 1. WALHI; 2. PBHI; 3. KPA; 4. KIARA; 5. Solidaritas Perempuan; 6. Nur Wenda; 7. Paulus Wangor; 8. Wihelmus Jogo; 9. Edua...

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →