Database Putusan MK

PUU Tahun 2013 05 Sep 2013 07:48:00 WIB

6/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1. Mursyid sebagai Pemohon I; 2. Anwar sebagai Pemohon II; 3. Nazri Adlani sebagai Pemohon...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Seluruhnya

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1. Mursyid sebagai Pemohon I; 2. Anwar sebagai Pemohon II; 3. Nazri Adlani sebagai Pemohon III; 4. Erry Sofyan sebagai Pemohon IV; 5. Selamat sebagai Pemohon V; 6. Ali Muammar sebagai Pemohon VI; 7. Kasmawati sebagai Pemohon VII; 8. Syaddam Natuah sebagai Pemohon VIII; 9. Mulyadi sebagai Pemohon IX Kuasa Pemohon: Yance Arizona S.H., M.H., dan Erik Kurniawan S.H.

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Undang-undang pemilihan umum; pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilu; DPR; DPRD;DPD; penetapan daerah pemilihan umum; suku Gayo; Hak; district magnitude; prinsip keterwakilan; prinsip one person; one vote; one value; opened legal policy;

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	6/PUU-XI/2013
Jenis perkara	PUU
Nomor	6
Tahun	2013
Tanggal	05 Sep 2013
Waktu	07:48:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Seluruhnya
Diunduh	231,188
Tanggal Str	05 September 2013
Waktu Str	07:48 WIB
No Perkara	6/PUU-XI/2013
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. Mursyid sebagai Pemohon I; 2. Anwar sebagai Pemohon II; 3. Nazri Adlani sebagai Pemohon III; 4. Erry Sofyan sebagai Pemohon IV; 5. Selamat sebagai Pemohon V; 6. Ali Muammar sebagai Pemohon VI; 7. Kasmawati sebagai Pemohon VII; 8. Syaddam Natuah sebagai Pemohon VIII; 9. Mulyadi sebagai Pemohon IX Kuasa Pemohon: Yance Arizona S.H., M.H., dan Erik Kurniawan S.H.
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Seluruhnya
Kata Kunci	Undang-undang pemilihan umum; pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilu; DPR; DPRD;DPD; penetapan daerah pemilihan umum; suku Gayo; Hak; district magnitude; prinsip keterwakilan; prinsip one person; one vote; one value; opened legal policy;
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013 (05 Sep 2013)

Referensi singkat

6/PUU-XI/2013

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 6/PUU-XI/2013

Tanggal putusan 05 Sep 2013

Pemohon 1. Mursyid sebagai Pemohon I; 2. Anwar sebagai Pemohon II; 3. Nazri Adlani sebagai Pemohon III; 4. Erry Sofyan sebagai P...

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →