Database Putusan MK

PUU Tahun 2013 05 Des 2013 04:28:00 WIB

16/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Unda...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1. SYARIEF ALMAHDALI, SE 2. ZULKIFLI ALKAF, SH 3. TAMRIN 4. ASNAWI ARBAIN, M. Hum 5. Ir. S...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Seluruhnya

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1. SYARIEF ALMAHDALI, SE 2. ZULKIFLI ALKAF, SH 3. TAMRIN 4. ASNAWI ARBAIN, M. Hum 5. Ir. SAMSUL TRIBUANA, Dipl Eng 6. SUTARNO WIJAYA 7. SONNY SETIAWAN, SE 8. H. J. JAHIDIN S, SH.,MH 9. ARAN MASCOS INTJAU, Bsc 10.THERESIA PILIPUS Kuasa Pemohon: Robikin Emhas, S.H., M.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Pengisian Jabatan; Otonomi daerah; Gubernur; Wakil Gubernur; prima facie; Kalimantan Timur; Kalimantan Utara; Laica Marzuki; Menteri Dalam Negeri

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	16/PUU-XI/2013
Jenis perkara	PUU
Nomor	16
Tahun	2013
Tanggal	05 Des 2013
Waktu	04:28:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Seluruhnya
Diunduh	231,186
Tanggal Str	05 Desember 2013
Waktu Str	04:28 WIB
No Perkara	16/PUU-XI/2013
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. SYARIEF ALMAHDALI, SE 2. ZULKIFLI ALKAF, SH 3. TAMRIN 4. ASNAWI ARBAIN, M. Hum 5. Ir. SAMSUL TRIBUANA, Dipl Eng 6. SUTARNO WIJAYA 7. SONNY SETIAWAN, SE 8. H. J. JAHIDIN S, SH.,MH 9. ARAN MASCOS INTJAU, Bsc 10.THERESIA PILIPUS Kuasa Pemohon: Robikin Emhas, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Seluruhnya
Kata Kunci	Pengisian Jabatan; Otonomi daerah; Gubernur; Wakil Gubernur; prima facie; Kalimantan Timur; Kalimantan Utara; Laica Marzuki; Menteri Dalam Negeri
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 3511 to 3520 of 4872 1 ... 351 352 353 ... 488 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XI/2013 (05 Des 2013)

Referensi singkat

16/PUU-XI/2013

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 16/PUU-XI/2013

Tanggal putusan 05 Des 2013

Pemohon 1. SYARIEF ALMAHDALI, SE 2. ZULKIFLI ALKAF, SH 3. TAMRIN 4. ASNAWI ARBAIN, M. Hum 5. Ir. SAMSUL TRIBUANA, Dipl Eng 6. SU...

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →