Database Putusan MK

PUU Tahun 2012 12 Des 2013 08:30:00 WIB

111/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negera Repu...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon : 1. Azmy Uzandy; 2. Khairizvan Edwar; 3. Ilham Kasuma, dkk.

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon : 1. Azmy Uzandy; 2. Khairizvan Edwar; 3. Ilham Kasuma, dkk.

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi; Pendidikan Tinggi; Anggaran Pendidikan Tinggi; Komersialisasi Pendidikan Tinggi; Badan Hukum Perguruan Tinggi; Peraturan Akademik; Perguruan Tinggi Asing; Azmy Uzandy; Khairizvan Edwar; Ilham Kasuma; Mida Yulia Murni; Ramzanjani; Ari Wirya Dinata; Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND)-Padang; Hak asasi manusia.

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	111/PUU-X/2012
Jenis perkara	PUU
Nomor	111
Tahun	2012
Tanggal	12 Des 2013
Waktu	08:30:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Diunduh	231,617
Tanggal Str	12 Desember 2013
Waktu Str	08:30 WIB
No Perkara	111/PUU-X/2012
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	Pemohon : 1. Azmy Uzandy; 2. Khairizvan Edwar; 3. Ilham Kasuma, dkk.
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Kata Kunci	Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi; Pendidikan Tinggi; Anggaran Pendidikan Tinggi; Komersialisasi Pendidikan Tinggi; Badan Hukum Perguruan Tinggi; Peraturan Akademik; Perguruan Tinggi Asing; Azmy Uzandy; Khairizvan Edwar; Ilham Kasuma; Mida Yulia Murni; Ramzanjani; Ari Wirya Dinata; Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND)-Padang; Hak asasi manusia.
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-X/2012 (12 Des 2013)

Referensi singkat

111/PUU-X/2012

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 111/PUU-X/2012

Tanggal putusan 12 Des 2013

Pemohon Pemohon : 1. Azmy Uzandy; 2. Khairizvan Edwar; 3. Ilham Kasuma, dkk.

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →