Literasi Hukum - Perkembangan media sosial membuat influencer menjadi salah satu sarana promosi yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha. Melalui konten di Instagram, TikTok, maupun YouTube, influencer dapat memperkenalkan produk kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik dan mudah diterima. Kedekatan influencer dengan pengikutnya membuat banyak konsumen merasa lebih percaya terhadap rekomendasi yang diberikan dibandingkan iklan biasa di televisi atau media lainnya. Akibatnya, influencer memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk.   [1]

Besarnya pengaruh influencer dalam dunia digital juga menimbulkan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen membeli produk karena tertarik pada ulasan atau testimoni yang diberikan influencer tanpa mencari informasi lebih lanjut mengenai kualitas maupun keamanan produk tersebut. Oleh karena itu, influencer seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan dari endorsement, tetapi juga memperhatikan kebenaran informasi yang disampaikan agar tidak merugikan konsumen.  

Dengan adanya keberadaan influencer saat ini tidak hanya dipandang sebagai pembuat konten hiburan, tetapi juga sebagai pihak yang mampu membentuk opini publik. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan influencer sebagai panutan dalam menentukan gaya hidup maupun pilihan produk. Hal tersebut menyebabkan setiap informasi yang disampaikan influencer memiliki dampak yang besar terhadap perilaku konsumsi masyarakat.

Dari kacamata Hukum, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [2] Dengan adanya ketentuan tersebut, influencer yang mempromosikan produk secara berlebihan atau memberikan informasi yang menyesatkan dapat dianggap ikut bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian. Karena itu, peran influencer dalam membangun kepercayaan masyarakat harus disertai dengan tanggung jawab hukum dan etika dalam melakukan promosi di media sosial.

Praktik Endorsement Menyesatkan di Media Sosial

Besarnya pengaruh influencer dalam membentuk kepercayaan konsumen membuat praktik endorsement di media sosial semakin berkembang. Banyak pelaku usaha menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan produk karena dianggap lebih efektif menarik perhatian masyarakat. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai praktik endorsement yang justru menyesatkan konsumen.

Adanya praktik endorsement yang sering menyesatkan banyak sekali ditemukan pada produk-produk seperti produk kecantikan, kesehatan dan juga investasi digital. Tidak sedikit juga influencer-infuencer yang memberikan klaim secara melebih-lebihkan produk yang dipromosikan tersebut, seperti hasil yang instan atau manfaat yang diberikan oleh produk tersebut belum terbukti secara sah memberikan efek sedemikian dari klaim yang diberikan influencer tersebut. Bahkan, ada beberapa produk yang dipromosikan belum memiliki izin untuk diedarkan. Kejadian ini membuat konsumen yang mudah kemakan dengan iklan endorsement dari influencer itu dan berakhiran dengan mengalami kerugian karena informasi yang diterima tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.  

Selain memberikan klaim berlebihan, beberapa influencer juga tidak menjelaskan secara terbuka bahwa konten yang dibuat merupakan bentuk iklan berbayar. Hal tersebut dapat membuat masyarakat menganggap ulasan yang diberikan sebagai pengalaman pribadi yang jujur, padahal terdapat kerja sama komersial dengan pelaku usaha. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk.

Dalam hukum perlindungan konsumen, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, influencer tidak dapat hanya dianggap sebagai pihak yang sekadar membantu promosi produk. Ketika endorsement yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi konsumen, influencer juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena ikut menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta. [3]

Tanggung Jawab Hukum Influencer terhadap Konsumen  

Influencer yang melakukan promosi produk di media sosial memiliki tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam praktik endorsement, influencer tidak hanya berperan sebagai pihak yang membantu pemasaran, tetapi juga sebagai pihak yang memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus dilakukan secara jujur dan sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya.

Tanggung jawab hukum influencer dapat muncul apabila endorsement yang dilakukan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Misalnya, influencer mempromosikan produk ilegal, memberikan klaim palsu, atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta. Dalam kondisi tersebut, konsumen dapat merasa dirugikan karena membeli produk berdasarkan informasi yang diberikan oleh influencer melalui media sosial. [4]

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan atau mempromosikan barang dan/atau jasa dengan informasi yang menyesatkan. [5] Dan juga penggunaan media elektronik dalam endorsement juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyebaran informasi melalu media digital. [6]

Dengan adanya aturan tersebut, influencer seharusnya lebih berhati-hati sebelum menerima kerja sama promosi suatu produk. Influencer perlu memastikan bahwa produk yang dipromosikan aman, memiliki izin resmi, dan tidak mengandung klaim yang dapat menyesatkan masyarakat. Hal ini penting agar kegiatan promosi di media sosial tetap berjalan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan konsumen.

Kesimpulan  

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi secara online. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penipuan dan promosi produk yang menyesatkan di media sosial. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat tidak mudah dirugikan oleh informasi yang tidak benar.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi praktik promosi digital, khususnya endorsement yang dilakukan oleh influencer. Pengawasan dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap produk ilegal maupun konten promosi yang melanggar aturan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memeriksa legalitas produk sebelum melakukan pembelian.

Selain pemerintah, influencer juga harus memiliki kesadaran hukum dan etika dalam membuat konten promosi. Influencer sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dari endorsement, tetapi juga memperhatikan keamanan dan kualitas produk yang dipromosikan. Sikap tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen juga perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial. Konsumen sebaiknya tidak mudah percaya terhadap klaim yang disampaikan dalam endorsement dan perlu mencari informasi tambahan mengenai produk yang akan dibeli. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, influencer, dan masyarakat, perlindungan konsumen di era digital diharapkan dapat berjalan lebih efektif.