Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Materi Hukum • 30 Sep 2025

Runtuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia

literasihukum.com/en/the-collapse-of-the-rule-of-law-and-democracy-global-lessons-and-challenges-in-indonesia

…an demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/en/perpol-10-year-2025-administrative-policy-or-constitutional-issue

…ormal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Kamus Hukum

Code Civil

literasihukum.com/kamus-hukum/76/code-civil

Code Civil Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.

Materi Hukum • 23 Mar 2024

Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia

literasihukum.com/en/history-and-authority-of-the-constitutional-court-safeguarding-the-indonesian-constitution

Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan...

Materi Hukum • 24 Jun 2024

Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan

literasihukum.com/en/the-historicity-of-the-constitutional-court-the-idea-of-judicial-independence

Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/en/the-military-in-law-enforcement-and-civilian-politics-in-the-united-states

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/en/the-potential-return-of-the-dual-function-of-the-indonesian-armed-forces

Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/en/mahfud-md-the-civil-position-of-the-police-must-be-regulated-by-law-not-by-police-regulation

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 05 May 2026

Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik

literasihukum.com/en/salah-kaprah-lpdp-memaknai-bela-negara

Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademik