Materi Hukum • 24 Apr 2026

Analisis Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha E-Commerce Perihal Kerugian Konsumen dalam Transaksi Digital

literasihukum.com/en/analysis-of-civil-liability-of-e-commerce-business-actors-regarding-consumer-losses-in-digital-transactions

Artikel ini mengulas tanggung jawab perdata pelaku usaha e-commerce terhadap kerugian konsumen berdasarkan KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen

Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 28 · Tahun 2024 • 25 Nov 2024

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

literasihukum.com/peraturan/14658/penumbuhan-dan-pengembangan-kelembagaan-pelaku-usaha-dan-pelaku-pendukung-sektor-kelautan-dan-perikanan

…elautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan · No. 41 · Tahun 2022

Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

literasihukum.com/peraturan/18274/kartu-pelaku-usaha-dan-pelaku-pendukung-sektor-kelautan-dan-perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

Opini • 29 Feb 2024

Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara

literasihukum.com/en/judicial-structure-for-state-administrative-disputes

…secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Opini • 09 Feb 2024

Leniency Program: Senjata Ampuh Menumpas Kartel dan Membangun Persaingan Usaha Sehat di Indonesia

literasihukum.com/en/the-leniency-program-a-powerful-tool-to-combat-cartels-and-foster-healthy-business-competition-in-indonesia

Penerapan Leniency program akan menjadi keunggulan pengungkapan tindakan pelaku usaha dalam penguasaan pasar yang mengakibatkan praktek monopoli.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 2003 • 25 Jul 2026

Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

literasihukum.com/peraturan/17527/pengesahan-ilo-convention-no-81-concerning-labour-inspection-in-industry-and-commerce-konvensi-ilo-no-81-mengenai-pengawasan-ketenagakerjaan-dalam-industri-dan-perdagangan

…003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 2021

Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

literasihukum.com/peraturan/14754/pengesahan-asean-agreement-on-electronic-commerce-persetujuan-asean-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Materi Hukum • 04 May 2024

Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

literasihukum.com/en/violation-of-late-notification-of-share-acquisition-in-law-number-5-of-1999

…konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...

Opini • 09 Feb 2024

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi

literasihukum.com/en/state-administrative-court-decision-as-an-object-of-administrative-justice

Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.

Opini • 18 Aug 2025

Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?

literasihukum.com/en/e-commerce-tax-targets-msmes-benefits-the-state-harms-whom

Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.