Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~100ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 11 Mar 2026
Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?
literasihukum.com/menulis-gelar-tanpa-ijazah-risiko-hukum
…at menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendidikan Tinggi.
Materi Hukum
• 22 Mar 2024
Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peran-naskah-akademik
Untuk menciptakan peraturan-peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan sebuah proses yang cermat dan sistematis. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah na...
Opini
• 04 May 2024
Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia
literasihukum.com/filosofi-pendidikan-oleh-ki-hajar-dewantara
Artikel ini membahas tentang Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia.
Kamus Hukum
Hak Atas Pendidikan
literasihukum.com/kamus-hukum/1464/hak-atas-pendidikan
Hak Atas Pendidikan Hak Atas Pendidikan adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas pendidikan. Kategori: Istilah Umum, Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas pendidikan dapat menuntut perlindungan hukum atas haknya. | Hak atas pen…
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah · No. 9 · Tahun 2025
Tes Kemampuan Akademik
literasihukum.com/peraturan/14479/tes-kemampuan-akademik
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14596/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kaliman…
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 48 · Tahun 2023
Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
literasihukum.com/peraturan/16255/akomodasi-yang-layak-untuk-peserta-didik-penyandang-disabilitas-pada-satuan-pendidikan-anak-usia-dini-formal-pendidikan-dasar-pendidikan-menengah-dan-pendidikan-tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14595/pembentukan-pengadilan-tinggi-papua-barat-pengadilan-tinggi-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-kalimantan-utara
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1980
Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
literasihukum.com/peraturan/17112/tindak-pidana-suap-hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara d…