Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer
…Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951
• 10 Sep 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944
…Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16686/penetapan-undang-undang-darurat-no-9-tahun-1957-tentang-perpanjangan-jangka-waktu-masa-kerja-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-peralihan-dan-dewan-pemerintah-daerah-peralihan-lembaran-negara-tahun-1957-no-51-sebagai-undang-undang
…9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1957
Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
literasihukum.com/peraturan/16631/pengubahan-jumlah-maksimum-anggota-dewan-pemerintah-daerah-peralihan-yang-dimaksud-dalam-pasal-5-undang-undang-nomor-14-tahun-1956-lembaran-negara-nomor-30-tahun-1956-tentang-pembentukan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dan-dewan-pemerintah-daerah-peralihan
…rat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rak…
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 9 · Tahun 1957
Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
literasihukum.com/peraturan/16615/perpanjangan-jangka-waktu-masa-kerja-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-peralihan-dan-dewan-pemerintah-daerah-peralihan
…9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Materi Hukum
• 01 Jul 2024
Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
literasihukum.com/kewenangan-notaris-pembuatan-akta-pertanahan
Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.
Materi Hukum
• 11 Jul 2025
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab
…ngkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Kamus Hukum
Peralihan hak tanah
literasihukum.com/kamus-hukum/2250/peralihan-hak-tanah
Peralihan hak tanah Istilah agraria, pertanahan, tata ruang, atau lingkungan yang berkaitan dengan peralihan hak tanah. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Peralihan hak tanah: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan status hak, izin…
Kamus Hukum
Perlindungan peralihan hak tanah
literasihukum.com/kamus-hukum/2487/perlindungan-peralihan-hak-tanah
Perlindungan peralihan hak tanah Mekanisme untuk menjaga, memulihkan, atau menegakkan kepatuhan hukum atas peralihan hak tanah. Kategori: Hukum Lingkungan Contoh: Perlindungan peralihan hak tanah: Perlindungan dapat berbentuk izin, pengawas…
Kamus Hukum
Sengketa peralihan hak tanah
literasihukum.com/kamus-hukum/2945/sengketa-peralihan-hak-tanah
Sengketa peralihan hak tanah Perselisihan hukum yang timbul dari penetapan, penggunaan, pemanfaatan, atau penguasaan terkait peralihan hak tanah. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Sengketa peralihan hak tanah: Sengketa dapat berk…
Pasang Iklan