Berita • 06 Jan 2026

Kejagung Jelaskan Pelibatan TNI di Pengamanan Sidang Nadiem Makarim: Berbasis Penilaian Risiko

news.literasihukum.com/kejagung-pelibatan-tni-pengamanan-sidang-nadiem-makarim-berbasis-risiko

Kejagung menegaskan pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan, khususnya di lingkungan Jampidsus, dilakukan berdasarkan penilaian risiko dan tidak hanya untuk persidangan. Dalam sidang Tipikor Jakarta, hakim sempat meminta personel TNI berges…

Opini • 27 May 2025

Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan

literasihukum.com/politisasi-militer-kolaborasi-tni-dan-kejaksaan

Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 192 · Tahun 2015 • 19 Jun 2026

Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

literasihukum.com/peraturan/2482/honorarium-kepanitiaan-non-pegawai-negeri-sipil-dalam-penyelesaian-sidang-sengketa-informasi-pada-komisi-informasi-provinsi

…192 Tahun 2015 tentang Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 8 · Tahun 2020

Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/10000/sidang-mahkamah-pimpinan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Kamus Hukum

Penetapan Hari Sidang

literasihukum.com/kamus-hukum/2121/penetapan-hari-sidang

Penetapan Hari Sidang Penetapan Hari Sidang adalah istilah prosedural terkait penetapan hari sidang. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, penetapan hari sidang memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Ru…

Berita • 06 Mar 2026

Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas

news.literasihukum.com/polisi-kerahkan-1436-personel-amankan-demo-mahasiswa-di-dpr-dan-monas

Polisi mengerahkan 1.436 personel gabungan untuk mengamankan demo mahasiswa dan masyarakat sipil di DPR dan Monas, Jakarta Pusat, dengan pendekatan humanis tanpa senjata api.

Kamus Hukum

Asas keterbukaan sidang

literasihukum.com/kamus-hukum/1325/asas-keterbukaan-sidang

Asas keterbukaan sidang Prinsip dalam hukum yang menuntut penegakan prinsip keterbukaan sidang dalam praktik hukum. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas keterbukaan sidang dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Dok…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2018 • 30 Apr 2018

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3596/pedoman-penyelenggaraan-persandian-untuk-pengamanan-informasi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-barru

…bup) Kabupaten Barru Nomor 21 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2019 • 29 Nov 2019

BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN

literasihukum.com/peraturan/7207/biaya-pemeliharaan-dan-pengamanan-ternak-hasil-operasi-penertiban

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN

Peraturan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024 • 05 Sep 2024

Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

literasihukum.com/peraturan/15186/tanda-pengenal-pin-untuk-pengamanan-kepada-presiden-dan-wakil-presiden-beserta-keluarga-termasuk-tamu-negara-setingkat-kepala-negarakepala-pemerintahan

…Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan