Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~117ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025
• 05 Sep 2025
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 18 · Tahun 1955
• 13 Sep 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten
literasihukum.com/peraturan/15863/perubahan-jumlah-anggota-panitia-pemilihan-indonesia-panitia-pemilihan-dan-panitia-pemilihan-kabupaten
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten
Kamus Hukum
Pemilihan umum
literasihukum.com/kamus-hukum/884/pemilihan-umum
Pemilihan umum Mekanisme demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat tertentu sesuai ketentuan konstitusi dan undang-undang. Contoh: Materi Pemilihan umum sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 51 · Tahun 2023
• 01 Nov 2023
PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/12168/pedoman-pemasangan-alat-peraga-kampanye-pemilihan-umum-dan-pemilihan-kepala-daerah
…Perwali) Kota Ternate Nomor 51 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 1 · Tahun 2025
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
literasihukum.com/peraturan/10756/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 215 · Tahun 1962
• 15 Jun 1962
Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II
literasihukum.com/peraturan/15333/penunjukan-kepala-sekretariat-panitia-negara-peninjauan-kembali-rancangan-undang-undang-pemilihan-umum-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tingkat-i-dan-ii
…g Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1999
Pemilihan Umum
literasihukum.com/peraturan/17414/pemilihan-umum
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Materi Hukum
• 31 Mar 2024
PHPU: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
literasihukum.com/phpu-perselisihan-hasil-pemilihan-umum
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1966
• 19 Nov 1966
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
literasihukum.com/peraturan/16938/kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-sementara-dan-dewan-perwakilan-rakyat-gotong-royong-menjelang-pemilihan-umum
…elis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1975
• 24 Nov 1975
Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/17079/perubahan-undang-undang-nomor-15-tahun-1969-tentang-pemilihan-umum-angota-anggota-badan-permusyawaratanperwakilan-rakyat
…ndang (UU) Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Pasang Iklan