Opini • 17 Mar 2023

Pembagian Kekuasaan Negara: Pengertian dan Teori-Teori Terkait

literasihukum.com/pembagian-kekuasaan-negara

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang konsep pembagian kekuasaan negara, termasuk pengertian dan teori-teori yang mendasarinya seperti teori duo politicia, trias politica, dan catur praja. Tid...

Materi Hukum • 16 Feb 2024

Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu

literasihukum.com/pembagian-kekuasaan-menurut-montesquieu

…nya yang terkenal, "The Spirit of the Laws" (Ruang Hukum), Montesquieu menguraikan konsep pembagian kekuasaan sebagai salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah...

Materi Hukum • 04 Mar 2024

6 Teori Hukum Administrasi Negara

literasihukum.com/teori-hukum-administrasi-negara

Artikel ini membahas mengenai teori hukum administrasi negara. Lapangan pekerjaan administrasi negara dapat dilihat dari perkembangan teori-teori itu sebagai berikut.

Kamus Hukum

Pemecahan kekuasaan

literasihukum.com/kamus-hukum/887/pemecahan-kekuasaan

Pemecahan kekuasaan Pembagian fungsi kekuasaan negara untuk mencegah pemusatan kekuasaan. Contoh: Materi Pemecahan kekuasaan sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 11 · Tahun 1955 • 06 Jun 2026

Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

literasihukum.com/peraturan/15870/pengubahan-undang-undang-darurat-nomor-1-tahun-1951-lembaran-negara-nomor-9-tahun-1951-tentang-tindakan-tindakan-sementara-untuk-menyelenggarakan-kesatuan-susunan-kekuasaan-dan-acara-pengadilan-pengadilan-sipil

…Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 56 · Tahun 1958 • 24 Jul 2026

Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

literasihukum.com/peraturan/16538/pengubahan-undang-undang-no-1-tahun-1950-tentang-susunan-kekuasaan-dan-jalan-pengadilan-mahkamah-agung-indonesia-lembaran-negara-tahun-1950-no30

…U) Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1964

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/peraturan/16899/ketentuan-ketentuan-pokok-kekuasaan-kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1970

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/peraturan/17021/ketentuan-ketentuan-pokok-kekuasaan-kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1954

Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

literasihukum.com/peraturan/17022/pemindahan-kekuasaan-menteri-urusan-pegawai-kepada-perdana-menteri-berhubung-dengan-penghapusan-jabatan-menteri-urusan-pegawai

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1954 tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 35 · Tahun 1999

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/peraturan/17363/perubahan-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1970-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-kekuasaan-kehakiman

…entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman