Menampilkan 1–10 dari 27 hasil
· ~12ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 13 Feb 2023
Analisis Perjanjian 50 M Anies-Sandi
news.literasihukum.com/analisis-perjanjian-50-m-anies-sandi
Literasi Hukum - Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh pernyataan kader partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno dan kader partai Golkar Erwin soal Perjanjian 50 M Anies-Sandi. Pasalnya, keduanya meny...
Berita
• 18 Sep 2025
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.
Berita
• 26 Feb 2026
Uji Materi KUHAP Di MK: Kekosongan Norma Praperadilan Penundaan Perkara
news.literasihukum.com/uji-materi-kuhap-di-mk-kekosongan-norma-praperadilan-penundaan-perkara
…materi KUHAP di MK terkait penundaan perkara tanpa alasan sah. Pemohon soroti kekosongan norma subjek praperadilan. Apa dampaknya?
Berita
• 01 Mar 2024
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita
• 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak
news.literasihukum.com/mk-tolak-gugatan-uu-llaj-tekankan-perbaikan-jalan-rusak
MK ingatkan pemerintah prioritaskan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.
Berita
• 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.