Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 110 dari 200 hasil · ~68ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 16 · Tahun 2022
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
literasihukum.com/peraturan/14334/perubahan-atas-keputusan-presiden-nomor-10-tahun-2021-tentang-satuan-tugas-percepatan-sosialisasi-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 30 · Tahun 2025
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
literasihukum.com/peraturan/4970/perubahan-atas-keputusan-presiden-nomor-17-tahun-2024-tentang-tim-nasional-persiapan-dan-percepatan-keanggotaan-indonesia-dalam-organisasi-kerja-sama-ekonomi-dan-pembangunan-organisation-for-economic-co-operation-and-development
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisa…
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 22 · Tahun 2025
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/11519/perubahan-atas-keputusan-presiden-nomor-2-tahun-2025-tentang-cuti-bersama-pegawai-aparatur-sipil-negara-tahun-2025
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/14561/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-koordinator-keputusan-menteri-koordinator-dan-keputusan-sekretaris-kementerian-koordinator-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-dan-keamanan
…Keamanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 44 · Tahun 1999
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden
literasihukum.com/peraturan/15661/tehnik-penyusunan-peraturan-perundangundangan-dan-bentuk-rancangan-undang-undang-rancangan-peraturan-pemerintah-dan-rancangan-keputusan-presiden
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden
Opini • 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1954 • 21 Apr 1954
Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
literasihukum.com/peraturan/15889/dasar-hukum-keputusan-kepala-daerah-otonom-dalam-keadaan-dewan-perwakilan-rakyat-daerahdewan-pemerintah-daerah-tidak-ada-atau-tidak-dapat-menjalankan-tugas-kewajibannya
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 112 · Tahun 1956 • 30 Apr 1956
Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru
literasihukum.com/peraturan/15548/pembentukan-panitia-penyusun-rancangan-perundang-undangan-pelajaran-baru
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 Tahun 1956 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 304 · Tahun 1961 • 10 Jun 1961
Pemberhentian Anggota Panitia Negara Perancang Undang-Undang Perbendaharaan Baru
literasihukum.com/peraturan/15317/pemberhentian-anggota-panitia-negara-perancang-undang-undang-perbendaharaan-baru
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 304 Tahun 1961 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Negara Perancang Undang-Undang Perbendaharaan Baru
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 397 · Tahun 1961 • 15 Jul 1961
Mengabulkan Permohonan Ho Fan Lin Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
literasihukum.com/peraturan/15308/mengabulkan-permohonan-ho-fan-lin-untuk-menjadi-warga-negara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 397 Tahun 1961 tentang Mengabulkan Permohonan Ho Fan Lin Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.