Menampilkan 1–10 dari 46 hasil
· ~236ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 04 Feb 2026
PBNU: Iuran Keanggotaan Permanen Board of Peace US$ 1 Miliar Dibutuhkan untuk Rekonstruksi Gaza
literasihukum.com/pbnu-iuran-keanggotaan-permanen-board-of-peace-us-1-miliar-dibutuhkan-untuk-rekonstruksi-gaza
Ketum PBNU sebut iuran US$1M untuk Board of Peace penting demi rekonstruksi Gaza. Dana akibat agresi Israel ini perlu untuk pembangunan Palestina.
Berita
• 05 Feb 2026
Apresiasi Dino Patti Djalal Dan Hassan Wirajuda Atas Sikap Prabowo Soal Palestina
literasihukum.com/apresiasi-dino-patti-djalal-dan-hassan-wirajuda-atas-sikap-prabowo-soal-palestina
Apresiasi Dino Patti Djalal & Hassan Wirajuda atas sikap Prabowo terkait Board of Peace untuk Palestina. Keputusan realistis & berpotensi bermanfaat.
Berita
• 12 Feb 2026
Putin Dipastikan Absen di Pertemuan Perdana “Board of Peace” Trump, Kremlin: Tidak Ada Rencana dari Kami
literasihukum.com/putin-dipastikan-absen-di-pertemuan-perdana-board-of-peace-trump-kremlin-tidak-ada-rencana-dari-kami
Kremlin konfirmasi Putin absen di pertemuan Board of Peace Trump terkait Gaza. Rusia telaah proposal, Belarus juga tidak hadir. Fokus rekonstruksi.
Berita
• 06 Mar 2026
Anies: Serangan AS-Israel ke Iran Jadi Momentum Indonesia Keluar dari BoP
literasihukum.com/anies-serangan-as-israel-ke-iran-momentum-indonesia-keluar-dari-bop
…edan menilai serangan AS-Israel ke Iran menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan politik bebas aktif.
Berita
• 23 Feb 2026
Ketua MPR Nilai Keterlibatan RI di Board of Peace Jadi Langkah Nyata Dukung Palestina
literasihukum.com/ketua-mpr-nilai-keterlibatan-ri-di-board-of-peace-jadi-langkah-nyata-dukung-palestina
Ketua MPR apresiasi langkah nyata RI di Board of Peace dukung Palestina. Diplomasi & komitmen kemanusiaan Indonesia di forum internasional.
Materi Hukum
• 30 Sep 2025
Hak Veto: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Contoh Kasus, Kelebihan & Kekurangan
literasihukum.com/hak-veto-pengertian-dasar-hukum-jenis-contoh-kasus-kelebihan-kekurangan
Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1966
• 08 Nov 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/16939/keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-dana-moneter-inernasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruct…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1966
• 08 Nov 1966
Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
literasihukum.com/peraturan/16940/keanggotaan-republik-indonesia-dalam-bank-pembangunan-asia-asian-devolepment-bank
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1968
• 17 Jun 1968
Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
literasihukum.com/peraturan/16987/keanggotaan-republik-indonesia-pada-international-development-association
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025
• 09 Apr 2025
Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratab Desa
literasihukum.com/peraturan/6098/mekanisme-pengisian-keanggotaan-badan-permusyawaratab-desa
…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratab Desa
Pasang Iklan