Menampilkan 1–6 dari 6 hasil
· ~6ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 1981
• 11 Jun 1981
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1981/tata-cara-pengambilan-sumpahjanji-dan-pelantikan-kepala-desa-dalam-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
…aerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1981 tentang TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Peraturan
Peraturan Menteri Agama · No. 14 · Tahun 2024
• 17 Jul 2026
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
literasihukum.com/peraturan/15217/persyaratan-dan-tata-cara-pengenaan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-nol-rupiah-atas-jasa-layanan-nikah-atau-rujuk-di-luar-kantor-urusan-agama-kecamatan
…ara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 26 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
literasihukum.com/peraturan/12378/tata-cara-pengangangkatan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-mutasi-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-serta-kartu-tanda-pengenal-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil
…r 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Neg…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2018
PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
literasihukum.com/peraturan/6909/pendelegasian-wewenang-pelantikan-dan-pengambilan-sumpahjanji-pejabat-fungsional-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-landak
…andak Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 110 · Tahun 2020
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
literasihukum.com/peraturan/7483/program-pelayanan-administrasi-nikah-terintegrasi-sistem-informasi-administrasi-kependudukan
…(Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2020 tentang PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 32 · Tahun 1954
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
literasihukum.com/peraturan/16871/penetapan-berlakunya-undang-undang-republik-indonesia-tanggal-21-nopember-1946-no22-tahun-1946-tentang-pencatatan-nikah-talak-dan-rujuk-di-seluruh-daerah-luar-jawa-dan-madura
…ng-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura