Hasil Pencarian: hak menuntut ganti rugi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 6 · Tahun 1959 • 14 Sep 1959

Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 Nilainya Masing-Masing Telah Diturunkan Menjadi Rp. 100,- DAN Rp. 50,-

literasihukum.com/peraturan/15734/pembatasan-waktu-untuk-melaksanakan-hak-menuntut-penukaran-uang-kertas-bank-pecahan-pecahan-rp-1000-dan-rp-500-yang-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-2-tahun-1959-nilainya-masing-masing-telah-diturunkan-menjadi-rp-100-dan-rp-50

…anti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2022

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN BARANG DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1881/pencabutan-peraturan-daerah-kabupaten-wajo-nomor-17-tahun-2018-tentang-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi-dan-barang-daerah

…AN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN BARANG DAERAH

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 15 · Tahun 2016

PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/976/petunjuk-teknis-penyelesaian-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi-daerah-kota-parepare

…r 15 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2017

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG

literasihukum.com/peraturan/4711/tata-cara-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi-keuangan-dan-barang

…ten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 17 · Tahun 2018

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

literasihukum.com/peraturan/2127/tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi-keuangan-dan-barang-daerah

…h (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2018 tentang TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 59 · Tahun 2012 • 05 Nov 2012

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1145/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-maros-nomor-14-tahun-2012-tentang-tata-cara-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

…ABUPATEN MAROS NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2014 • 23 Apr 2014

MEKANISME-PENCAIRAN-DANA-UANG-PERSEDIAAN-(UP)-GANTI-UANG-PERSEDIAAN-(GU)-DAN-TAMBAH-UANG-PERSEDIAAN-(TU)

literasihukum.com/peraturan/4519/mekanisme-pencairan-dana-uang-persediaan-up-ganti-uang-persediaan-gu-dan-tambah-uang-persediaan-tu

…bupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2014 tentang MEKANISME-PENCAIRAN-DANA-UANG-PERSEDIAAN-(UP)-GANTI-UANG-PERSEDIAAN-(GU)-DAN-TAMBAH-UANG-PERSEDIAAN-(TU)

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029