Menampilkan 1–10 dari 149 hasil
· ~41ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 23 · Tahun 2025
Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesi
literasihukum.com/peraturan/6539/layanan-pengaduan-dan-penanganan-permasalahan-calon-pekerja-migran-indonesia-atau-pekerja-migran-indonesi
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Ind…
Peraturan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 25 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/6536/penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terintegrasi-di-lingkungan-kementerian-pelindungan-pekerja-migran-indonesiabadan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di…
Peraturan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 24 · Tahun 2025
Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/6538/siber-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Opini
• 21 Jun 2024
Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)
literasihukum.com/kupas-tuntas-regulasi-keamanan-bekerja-pada-pekerja-sektor-gig-economy-di-indonesia-studi-pada-pekerja-go-jek
Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.
Peraturan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 26 · Tahun 2025
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/5891/pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-pelaksanaan-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 27 · Tahun 2025
Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
literasihukum.com/peraturan/5890/tata-cara-pelayanan-pendataan-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 03 Jun 2026
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
literasihukum.com/peraturan/10364/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-bagi-peserta-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-peserta-bukan-pekerja-yang-didaftarkan-pemerintah-daerah-dengan-manfaat-pelayanan-kelas-iii
…au Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025
• 30 Jul 2026
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/3803/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-nasional-universal-health-coverage-segmen-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja-pemerintah-daerah
…g Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 7 · Tahun 2025
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
literasihukum.com/peraturan/11965/jaminan-kesehatan-bagi-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja
…eraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2017
• 03 Apr 2017
PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/8092/perjala-an-dinas-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-pegawai-tidak-tetapupah-jasa-dan-mitra-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah
…A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH