Opini • 13 Feb 2024

Penguasa Nafsu Kekuasaan: Ketika Ambisi Menggerogoti Nurani

literasihukum.com/penguasa-nafsu-kekuasaan

Ambisi dan nafsu kekuasaan dapat menjerumuskan manusia ke jurang kegelapan. Artikel ini mengupas kisah para Penguasa Nafsu Kekuasaan, mereka yang terjebak dalam jeratan ambisi dan egoisme, dan rela me...

Materi Hukum • 04 Mar 2024

6 Teori Hukum Administrasi Negara

literasihukum.com/teori-hukum-administrasi-negara

Artikel ini membahas mengenai teori hukum administrasi negara. Lapangan pekerjaan administrasi negara dapat dilihat dari perkembangan teori-teori itu sebagai berikut.

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 11 · Tahun 1955 • 06 Jun 2026

Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

literasihukum.com/peraturan/15870/pengubahan-undang-undang-darurat-nomor-1-tahun-1951-lembaran-negara-nomor-9-tahun-1951-tentang-tindakan-tindakan-sementara-untuk-menyelenggarakan-kesatuan-susunan-kekuasaan-dan-acara-pengadilan-pengadilan-sipil

…Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 56 · Tahun 1958 • 24 Jul 2026

Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

literasihukum.com/peraturan/16538/pengubahan-undang-undang-no-1-tahun-1950-tentang-susunan-kekuasaan-dan-jalan-pengadilan-mahkamah-agung-indonesia-lembaran-negara-tahun-1950-no30

…U) Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1964

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/peraturan/16899/ketentuan-ketentuan-pokok-kekuasaan-kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1970

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/peraturan/17021/ketentuan-ketentuan-pokok-kekuasaan-kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1954

Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

literasihukum.com/peraturan/17022/pemindahan-kekuasaan-menteri-urusan-pegawai-kepada-perdana-menteri-berhubung-dengan-penghapusan-jabatan-menteri-urusan-pegawai

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1954 tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 35 · Tahun 1999

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/peraturan/17363/perubahan-atas-undang-undang-nomor-14-tahun-1970-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-kekuasaan-kehakiman

…entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 16 · Tahun 1950

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

literasihukum.com/peraturan/16649/susunan-dan-kekuasaan-pengadilan-kejaksaan-dalam-lingkungan-peradilan-ketentaraan

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1951

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

literasihukum.com/peraturan/16592/tindakan-tindakan-sementara-untuk-menyelenggarakan-kesatuan-susunan-kekuasaan-dan-acara-pengadilan-pengadilan-sipil

…1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil