Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~12ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1954
Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/17025/keanggotaan-republik-indonesia-dari-dana-moneter-internasional-international-monetery-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…g-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Devel…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/16947/penarikan-diri-republik-indonesia-dari-keanggotaan-dana-moneter-internasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…omor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Devel…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1966
• 08 Nov 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/16939/keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-dana-moneter-inernasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1969
• 05 Apr 1969
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
literasihukum.com/peraturan/17003/persetujuan-konvensi-organisasi-perburuhan-internasional-no120-mengenai-hygiene-dalam-perniagaan-dan-kantor-kantor
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1976
• 22 Nov 1976
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
literasihukum.com/peraturan/17084/pengesahan-konvensi-telekomunikasi-internasional-international-telecommunication-convention-malaga-torremolinos-1973
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1981
• 21 Jul 1981
Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
literasihukum.com/peraturan/17124/pengesahan-konvensi-internasional-mengenai-pemberantasan-uang-palsu-beserta-protokol-international-convention-for-the-suppression-of-counterfeiting-currency-and-protocol-geneve-1929
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
Peraturan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 11 · Tahun 2025
• 14 Apr 2025
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional
literasihukum.com/peraturan/14606/tata-cara-pelaksanaan-kegiatan-pengelolaan-dan-pemanfaatan-mineral-di-kawasan-dasar-laut-internasional
…Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 35 · Tahun 2025
• 02 Jun 2026
Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/14557/penambahan-investasi-pemerintah-republik-indonesia-pada-lembaga-keuangan-internasional-tahun-anggaran-2025
…hun 2025 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2025
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 25 · Tahun 1957
• 22 Jul 2026
Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
literasihukum.com/peraturan/15998/persetujuan-negara-republik-indonesia-terhadap-anggaran-dasar-dari-badan-tenaga-atom-internasional
…tang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 68 · Tahun 2024
• 02 Jul 2026
Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan
literasihukum.com/peraturan/16110/kontribusi-pemerintah-pada-organisasi-internasional-nonpemerintah-bidang-kesehatan
…uran Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2024 tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan