Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~50ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 63 · Tahun 2024
Penyelenggaraan Magang Mahasiswa
literasihukum.com/peraturan/15133/penyelenggaraan-magang-mahasiswa
…Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 85 · Tahun 2023
• 18 Sep 2023
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
literasihukum.com/peraturan/8003/pengembangan-kompetensi-melalui-magang-pegawai-negeri-sipil
…upati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 85 Tahun 2023 tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 03 Jun 2026
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
literasihukum.com/peraturan/10364/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-bagi-peserta-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-peserta-bukan-pekerja-yang-didaftarkan-pemerintah-daerah-dengan-manfaat-pelayanan-kelas-iii
…aten Berau Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 25 Nov 2025
PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAКАТ
literasihukum.com/peraturan/8302/pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-pejabat-pengelola-dan-pegawai-yang-berasal-dari-tenaga-profesional-lainnya-pada-badan-layanan-umum-daerah-pusat-kesehatan-masyarakat
…un 2024 tentang PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEH…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2024
• 06 Sep 2024
Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
literasihukum.com/peraturan/4604/pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-pegawai-yang-berasal-dari-tenaga-profesional-lainnya-non-aparatur-sipil-negara-pada-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-h-damanhuri-barabai
…un 2024 tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah S…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Tenaga Profesional Lainnya Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Perjanjian Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
literasihukum.com/peraturan/6414/pedoman-pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-tenaga-profesional-lainnya-pegawai-badan-layanan-umum-daerah-dengan-perjanjian-kontrak-pada-rumah-sakit-umum-daerah-kotapinang
…tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Tenaga Profesional Lainnya Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Perjanjian Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah…
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 6 · Tahun 1946
Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang
literasihukum.com/peraturan/15682/mengadakan-perubahan-dalam-perpu-tahun-1946-nomor-3-dari-hak-kewajiban-menyimpan-uang
…erpu) Nomor 6 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 76 · Tahun 2022
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK
literasihukum.com/peraturan/7941/pembebasan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-peserta-kegiatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-untuk-masyarakat-kabupaten-landak
…ran Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 76 Tahun 2022 tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 88 · Tahun 2023
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sertifikasi Khusus Daerah Kabupaten Batu Bara
literasihukum.com/peraturan/12885/pemberian-pengurangan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan-peserta-kegiatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-sertifikasi-khusus-daerah-kabupaten-batu-bara
…rbup) Kabupaten Batu Bara Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sertifikasi Khusus Daerah Kabupaten Batu Bara
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024
• 15 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan