Materi Hukum • 29 Apr 2024

Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

literasihukum.com/nilai-barang-dikenakan-bea-masuk-oleh-bea-cukai

…entang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

Berita • 14 Feb 2026

KPK Sita 5 Koper Berisi Uang Tunai Lebih dari Rp 5 Miliar di Ciputat, Terkait Kasus Suap di Bea Cukai

news.literasihukum.com/kpk-sita-5-koper-berisi-uang-tunai-lebih-dari-rp-5-miliar-di-ciputat-terkait-kasus-suap-di-bea-cukai

KPK sita Rp 5 Miliar lebih di Ciputat terkait suap Bea Cukai. Penyidikan kasus impor, 6 tersangka ditetapkan, termasuk 3 pejabat DJBC.

Berita • 05 Feb 2026

KPK Sita Uang Dan Logam Mulia Dalam OTT Pejabat Bea Cukai Terkait Impor

news.literasihukum.com/kpk-sita-uang-dan-logam-mulia-dalam-ott-pejabat-bea-cukai-terkait-impor

KPK sita uang tunai, valas, logam mulia 3 kg terkait OTT korupsi impor di DJBC. Pejabat Bea Cukai turut diamankan. Penggeledahan dilakukan di

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 9 · Tahun 1963 • 04 Nov 1963

Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

literasihukum.com/peraturan/15747/penangguhan-pelaksanaan-pemungutan-bea-bea-dan-cukai-cukai-di-daerah-tingkat-ii-kepulauan-riau

…ganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1964 • 27 Jun 1964

Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

literasihukum.com/peraturan/16907/pemungutan-bea-bea-cukai-cukai-dan-sumbangan-sumbangan-wajib-pajak-istimewa-swi-di-daerah-tingkat-ii-kepulauan-riau

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

Berita • 05 Feb 2026

KPK Gelar Serangkaian OTT Awal 2026: Sasar Pajak, Kepala Daerah, Bea Cukai

news.literasihukum.com/kpk-gelar-serangkaian-ott-awal-2026-sasar-pajak-kepala-daerah-bea-cukai

…PK intensifkan OTT awal 2026: pajak Jakarta & Banjarmasin, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bea Cukai. Terkait suap, fee proyek, pemerasan.

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1954

Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir

literasihukum.com/peraturan/15897/mempersatukan-opsenten-yang-berlaku-dalam-tahun-1953-atas-cukai-dari-beberapa-jenis-barang-dalam-pokoknya-kenaikan-jumlah-cukai-atas-alkohol-sulingan-dalam-negeri-dan-bir-dan-kenaikan-bea-masuk-atas-bir

…am Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 33 · Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan)

literasihukum.com/peraturan/15801/perubahan-dan-tambahan-tarif-bea-masuk-bea-keluar-bea-statistik-bea-berat-barang-dan-pajak-masuk-pajak-penjualan

…Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan)

Kamus Hukum

Cukai

literasihukum.com/kamus-hukum/1386/cukai

Cukai Istilah perpajakan yang berkaitan dengan cukai serta akibat hukumnya. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Cukai: Istilah ini dipakai untuk menilai subjek, objek, tarif, administrasi, dan sanksi perpajakan. Sumber: Terminologi perpajakan Ruj…