Hasil Pencarian: BPJS

Opini • 10 May 2026

Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?

literasihukum.com/perusahaan-tidak-daftarkan-bpjs-karyawan-apakah-bisa-dipidana-3

Apakah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja

Materi Hukum • 02 Mar 2023

Perlindungan Sosial bagi Pekerja: Peran dan Tantangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

literasihukum.com/badan-penyelenggara-jaminan-sosial

Literasi Hukum - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...

Materi Hukum • 12 May 2026

8 Hak Pasien di RS yang Wajib Diketahui — Dijamin UU

literasihukum.com/hak-pasien-rumah-sakit-klinik

Pasien berhak tahu diagnosis lengkap, menolak tindakan, minta second opinion, dan mendapat rincian tagihan. Kenali 8 hak yang dijamin UU 44/2009 dan UU 17/2023.

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 56 · Tahun 2020 • 20 Nov 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/680/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-36-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-pelayanan-kesehatan-untuk-pasien-non-bpjs-pemerintah-daerah-kota-parepare

…OTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20 · Tahun 2016 • 28 Jul 2026

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016

literasihukum.com/peraturan/967/tata-cara-pelaksanaan-pendataan-dan-pendaftaran-peserta-program-jaminan-kesehatan-nasional-bpjs-kesehatan-kota-parepare-tahun-2016

…ATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2014

PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4516/penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang

…Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4513/perubahan-atas-peraturan-bupati-pinrang-nomor-16-tahun-2014-tentang-penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang

…NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

Kamus Hukum

BPJS Ketenagakerjaan

literasihukum.com/kamus-hukum/962/bpjs-ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Program jaminan sosial yang memberikan perlindungan seperti JKK, JHT, JKM, dan JP sesuai ketentuan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…

Berita • 02 May 2026

Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%

news.literasihukum.com/presiden-prabowo-teken-perpres-potongan-ojol-maksimal-8-persen

…27/2026. Potongan ojol maksimal 8 persen, driver dapat 92% pendapatan plus jaminan sosial BPJS.

Berita • 22 Apr 2026

DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS

news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-pprt-perlindungan-pekerja-rumah-tangga

Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.